Jokowi dan PM Australia Bahas Dana Infrastruktur Rp 2 Triliun, Untuk IKN?

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Febriyan

Senin, 6 Juni 2022 13:06 WIB

Perdana Menteri terpilih Australia, Anthony Albanese, dan Presiden Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022. Sumber: youtube Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Autralia Anthony Albanese dan sejumlah pejabat negara tersebut menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Senin, 6 Juni 2022. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal dana infrastruktur sebesar 200 juta dolar Australia (sekitar Rp 2 triliun) yang disiapkan oleh pemerintah negeri Kanguru.

Kedutaan Besar Australia di Indonesia dalam keterangan persnya menyatakan bahwa Jokowi dan Anthonny membahas sejumlah hal penting seperti perdagangan dan investasi bilateral, kerja sama di bidang iklim dan energi, serta kepentingan regional dan global. Selain itu, menurut mereka, hal yang penting dalam kunjungan ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk membuka potensi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

"Termasuk untuk meneruskan dana infrastruktur dan iklim yang diusulkan Pemerintah sebesar 200 juta dolar Australia dengan Indonesia," demikian keterangan tertulis Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia pada Minggu, 5 Juni 2022.

Meski pun demikian, tak ada keterangan lebih lanjut terkait alokasi penggunaan dana tersebut.

Indonesia membutuhkan banyak investasi untuk membangun infrastruktur, terutama dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu tak lepas dari mundurnya investor utama proyek tersebut, SoftBank, beberapa waktu lalu.

Advertising
Advertising

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sempat menyatakan ketertarikan sejumlah negara untuk berinvestasi. Dia sempat menyatakan ada minat dari pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk mendanai proyek tersebut.

Albanese merupakan pemimpin terpilih Australia dari Partai Buruh yang baru dilantik pada 23 Mei lalu. Dia menyatakan kunjungannya itu menunjukkan betapa pentingnya Indonsia dalam pemerintahan mereka.

“Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat kami, itulah sebabnya saya berkomitmen untuk berkunjung secepatnya," kata dia.

Anthony Albanese menyebut kedua negara memiliki sejarah panjang kerja sama dan persahabatan. Albanese pun menyebut pemerintahan akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memperdalam hubungan ini.

Ia juga menyebut bahwa Australia dan Indonesia selama ini telah bermitra erat dalam isu-isu perdagangan, pembangunan, pendidikan, dan keamanan wilayah. Sehingga selama kunjungan ini, Albanese berharap dapat membangun hubungan yang lebih jauh antar kedua negara.

"Termasuk merevitalisasi hubungan perdagangan kita dan mempromosikan kerjasama di bidang iklim, infrastruktur dan energi," kata dia.

Dalam kunjungannya, Albanese membawa serta Menteri Luar Negeri Senator Penny Wong, Menteri Perdagangan Senator Don Farrell, Menteri Perindustrian Ed Husic, dan Anggota Solomon Luke Gosling OAM.

Sementara Jokowi ditemani oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca: Jokowi Ajak PM Australia Anthony Albanese Gowes Pakai Sepeda Lokal

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

4 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

4 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya