TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tak mempermasalahkan soal kehadiran perwakilan kelompok Pro Jokowi (Projo) dalam pertemuan partai Koalisi Indonesia Bersatu pada Sabtu, 4 Juni 2022. Hasto menyatakan tak khawatir dengan manuver tersebut

Hasto menyatakan PDIP tak ingin mencampuri urusan parpol lain. Dia pun menyatakan bahwa Projo bukan partai politik.

"Bagi PDIP dalam konteks pilpres konstitusi mengatakan bahwa pasangan capres cawapres itu diusung oleh parpol atau gabungan partai politik. Sehingga kami tidak mencampuri rumah tangga orang termasuk Projo. Projo adalah relawan kecuali dia men-declare (mendeklarasikan) sebagai partai politik kalau punya keberanian," kata Hasto di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Ahad, 5 Juni 2022.

Dia menegaskan, mereka tak merasa takut dengan manuver yang dilakukan Projo di silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu. Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP terus bergerak ke bawah supaya rakyat dan PDIP menjadi satu kesatuan.

"PDIP lahir dari suatu proses gemblengan yang panjang. Kantor partai kami pernah diserang sehingga enggak ada ketakutan. Kami kalau seluruh kinerja yang ditunjukkan oleh PDIP tidak diterima oleh rakyat," ujarnya.

"Bukankah itu sebagai suatu instrumen terpenting dalam pemilu itu adanya kekuatan kolektif," tuturnya.

Terkait kesepakatan yang dibuat ketiga partai yang menjadi bagian KIB - Golkar, PAN, dan PPP - Hasto menyatakan hal itu merupakan strategi setiap parpol.

"Terhadap berbagai kesepakatan-kesepakatan yang ada, itu merupakan bagian dari strategi setiap partai politik. Bagi PDI Perjuangan strategi utama saat ini adalah bergerak bersama dengan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu," tutur Hasto.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa doktoral Universitas Pertahanan ini menambahkan seorang pemimpin tak bisa hadir hanya karena didukung segelintir atau parpol tertentu, namun seorang pemimpin harus hadir dari semangat gotong royong.

"Kita enggak bisa, ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR," tuturnya.

"Kita lihat Pak Jokowi periode pertama basis relevannya sangat kuat tapi ketika di DPR kurang dari 50 persen, maka sulit untuk melakukan konsolidasi pemerintahan negara," kata Hasto.

Ketua Umum Pro Jokowi alias Projo, Budi Arie Setiadi, hadir dalam acara Silaturahmi Nasional KIB. Wakil Menteri Desa tersebut pun memberi sinyal untuk mendukung pasangan yang diusung koalisi tersebut.

Budi menyatakan bahwa Projo merupakan kelompok relawan spesialis pemilihan presiden. Meskipun demikian, dia membantah anggapan bahwa kehadiran Projo tersebut untuk menyodorkan nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, pun menyatakan kehadiran Projo itu spesial. Dia menyebut kehadiran kelompok relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 tersebut sebagai babak baru dari koalisi tersebut.

Baca: Pakar Politik Menilai Projo Kemungkinan Dapat Restu Jokowi Dukung KIB