INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) berupaya mempercepat implementasi kebijakan transformasi BLK. Salah satu cara yakni aktif menjalin kolaborasi dengan para stakeholders seperti pemerintah daerah dan mitra industri.

Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan, mengatakan kemitraan dengan beberapa pemerintah daerah yang telah disepakati didalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini yakni tentang Peningkatan Kompetensi dan Pemberian Bantuan Permodalan usaha bagi Kelompok Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun, transformasi BLK bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing di tingkat Nasional dan Internasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, transformasi BLK diimplementasikan melalui pendekatan strategi 6R. Pertama, rebranding BLK menjadi BPVP harus bisa meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik. Dua, reformasi kelembagaan harus bisa meningkatkan kinerja organisasi BPVP yang lebih inovatif dan transformatif.

Tiga, redesign pelatihan harus mampu merespons tantangan ketenagakerjaan kontemporer. Empat, revitalisasi fasilitas, sarana, dan prasarana harus mampu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas BPVP. Lima, reorientasi sumber daya manusia (sdm) instruktur, tenaga pelatihan dan asesor kompetensi harus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pelatihan vokasi. Terakhir, relationship harus bisa meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BPVP. (*)