Pakar Duga Hilangnya Dukungan 212 Buat Elektabilitas Prabowo Stagnan

Rabu, 27 April 2022 11:01 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga cabutnya dukungan kelompok Persatuan Alumni atau PA 212, menjadi salah satu penyebab elektabilitas Prabowo Subianto stagnan. Data soal mandegnya elektabilitas Prabowo itu terlihat dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI.

"Dukungan terhadap Prabowo stagnan dan meredup karena terkait cabutnya dukungan 212, tidak ada kepedulian dengan HRS (Rizieq Shihab), pendukung Prabowo juga kecewa," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Rabu, 27 April 2022.

Ujang mengatakan, kelompok PA 212 dan Rizieq Shihab menjadi salah satu loyalis Prabowo sejak Pilpres 2014 dan 2019. Namun, mereka kecewa dengan masuknya Prabowo ke pemerintahan dan tidak ada pembelaan yang diberikan Menteri Pertahanan itu kepada Rizieq saat terjerat kasus.

Hal ini yang membuat dukungan dari kelompok itu hilang dan membuat elektabilitas Prabowo menurun. "Jadi Prabowo walaupun sudah di atas, tapi di akhir permainan (Pemilu) akan turun, sekarang pun sudah terlihat, stagnan terus turun," kata Ujang.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia, nama Prabowo Subianto mengantongi elektabilitas sebesar 23,9 persen dan angkanya disebut terus mengalami tren penurunan. Bahkan, saat ini Prabowo berada di urutan kedua sebagai capres dengan elektabilitas terbanyak, setelah disalip Ganjar Pranowo dengan capaian 26,7 persen.

Advertising
Advertising

Tren elektabilitas Prabowo cenderung stagnan dibanding survei Februari 2022 dengan angka 22,4 persen. Sementara Ganjar mengalami terus tren kenaikan dibandingkan survei Februari 2022 dengan angka 21,6 persen.

"Prabowo meningkat sedikit tapi cenderung stagnan kalau dibandingkan November 2021 bahkan sedikit turun," Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Berita terkait

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

8 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

11 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

16 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjawab sejumlah isu politik yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

18 jam lalu

Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

Raffi Ahmad dinilai belum memiliki kinerja politik yang bagus, karena tidak memiliki pengalaman di dunia politik.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

18 jam lalu

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

18 jam lalu

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

19 jam lalu

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi menyerahkan berkas dukungan sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

23 jam lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya