KPK Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Pembelian Lahan Untuk SMKN 7 Tangsel

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Febriyan

Selasa, 26 April 2022 19:54 WIB

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam, 13 Januari 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam proyek pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan tahun anggaran 2017. Ketiga tersangka adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius Prihantono, dan dua pihak swasta Agus Kartono, serta Farid Nurdiansyah.

"Dari berbagai sumber informasi maupun data kemudian ditemukanlah adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada Agustus 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di kantornya, Jakarta, Selasa, 26 April 2022.

Alex mengatakan Ardius adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017. Sekitar bulan Oktober 2017, Ardius menerima informasi calon lokasi lahan untuk pembangunan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan dari Farid Nurdiansyah dan Imam Supingi sebagai pengawas SMA di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Ardius, Farid dkk kemudian mensurvei lahan milik Sofia M. Sujudi Rassat dan Franky. Ardius diduga tidak menyusun hasil survei dan diduga secara sengaja memilih tanah milik Sofia dengan harga Rp 2,9 juta per meter persegi. Pemilihan lahan itu dilakukan tanpa memperhatikan kondisi akses utama menuju lokasi tertutup tembok warga.

"Atas hasil penilaian tersebut, AP tidak melakukan pemaparan di hadapan Tim Koordinasi," kata Alex.

Advertising
Advertising

Pengadaan tanah ini semakin bermasalah karena pemilik tanah tidak hadir dalam musyawarah pada Desember 2017. Tanpa memiliki kuasa dari Sofia, Agus Kartono yang justru hadir di acara itu. Mereka menyepakati harga lahan Rp 2,9 juta per meter persegi dengan luas lahan 5.969 meter persegi.

"Sehingga total besaran nilai ganti kerugian dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 17,8 miliar," kata Alex.

Saat kepemilikan tanah belum jelas, Ardius diduga menyetujui pembayaran uang kepada Agus Kartono untuk tanah tersebut. Alex mengatakan sebelumnya pada 2013, Agus diduga juga pernah membayar uang sebesar Rp 3,2 M kepada Sofia untuk membeli lahan itu, namun batal. Setelah Dinas Pendidikan Banten membayar Rp 17,8 miliar, Agus mentransfer Rp 4,1 miliar kepada Sofia. Sehingga total, uang yang sudah diterima Sofia dari Agus sebanyak Rp 7,3 miliar.

Alex mengatakan terdapat beberapa pihak yang diduga menerima keuntungan dari pengadaan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut. Audit investigatif BPKP Perwakilan Banten juga menunjukkan bahwa perbuatan itu merugikan negara sebanyak Rp 10,5 miliar. KPK menduga Agus menerima duit sebanyak Rp 9 miliar dan Farid sebanyak Rp 1,5 miliar.

Setelah pengumuman tersangka ini, KPK langsung menahan dua orang, yakni Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah. Agus ditahan di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara Farid ditahan di Rutan Cabang KPK. Adapun Ardius Prihantono saat ini berstatus tahanan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kasus korupsi pengadaan 1.800 unit Komputer untuk Ujian Nasional Berbasik Komputer (UNBK).

Berita terkait

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

7 jam lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

1 hari lalu

Bentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya

Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Pengacara Singgung Ada Rekan Bisnis Bermasalah

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK, diduga ada kaitan dengan duaan penggelapan uang rekan bisnisnya

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

1 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

2 hari lalu

Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewas KPK, Novel Baswedan Sebut Ujian Terakhir Bagi Jokowi Berantas Korupsi

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengatakan pembentukan panitia seleksi ini merupakan ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

2 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

2 hari lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 hari lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya