Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Turun, IPI: Karena Minyak Goreng dan BBM

Editor

Febriyan

Selasa, 26 April 2022 16:37 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara, Senin, 25 April 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus merosot sampai saat ini. Menurut survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi kini hanya berada di angka 59,9 persen.

"Sementara kurang puas itu 30,5 persen dan tidak puas sama sekali 8,1 persen atau kalau ditotal ada 38,6 persen. Memang lebih banyak yang puas, tapi tren kepuasannya terus mengalami penurunan," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam webinar Selasa, 26 April 2022.

Muhtadi menerangkan, pada bulan Januari 2022 tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sempat menyentuh angka 75,3 persen. Nilai tersebut merupakan rekor terbesar yang dicapai Jokowi selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014.

"Penyebabnya saat itu inflasi belum terjadi, minyak goreng masih bisa dipenuhi. Masyarakat saat itu masih happy dengan kinerja pemerintah menangani kasus Delta," ujar Muhtadi.

Turunnya tingkat kepuasan masyarakat, menurut dia, mulai terjadi sejak Januari 2022. Mengutip berbagai hasil survei, Burhanuddin menyatakan tren penurunan masih terus terjadi.

"Jadi tren turun masih belum berhenti, walaupun secara umum masih banyak yang lebih puas," kata Muhtadi.

Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, menurunnya kepuasan masyarakat itu karena mahalnya harga bahan pokok. Dalam survei itu disebutkan bahwa 36,6 persen masyarakat meminta Jokowi menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng dan BBM.

Namun, Muhtadi memprediksi akan terjadi kenaikan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi, mengingat langkah Jokowi yang menghentikan ekspor CPO serta minyak goreng dan penangkapan empat tersangka mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.

"Kamis kami akan rilis datanya, karena rilis yang saat ini kan sebelum ada gebrakan dari pemerintah menyetop impor minyak goreng dan langkah Jaksa Agung menetapkan tersangka," kata Muhtadi.

Indikator Politik Indonesia menyatakan telah mewawancarai secara langsung 1.220 orang yang terpilih secara acak dari seluruh Indonesia dalam survei kali ini. Responden adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun dan telah memiliki hak pilih. Muhtadi mengklaim survei kali ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng memang terus terjadi. Hal ini dianggap ironis karena Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit nomor satu di dunia. Presiden Jokowi telah membuat berbagai kebijakan mulai dari menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), melepas harga ke pasaran hingga akhirnya menutup keran ekspor.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

17 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya