TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa demo dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi," kata Faldo, Selasa 5 April 2022.

Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya," ujar Faldo.

Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.

"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat," katanya.

Dia menambahkan Pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas. "Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 30 Maret 2022.

Baca: Petisi Tagih Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu Diteken Hampir 12 Ribu Orang