INFO NASIONAL – BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satunya melalui kerja sama dengan pelaku pelayanan kesehatan. Namun,tidak seluruh lokasi pelayanan kesehatan itu memiliki dokter umum. Artinya, distribusi dokter umum di Indonesia belum merata.

Demikian disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, saat menjadi narasumber talkshow bertema “Peran Strategis IDI dalam Membangun Kemandirian dan Meningkatkan Ketahanan Bangsa” dalam Muktamar IDI ke XXXI, Kamis, 24 Maret 2022.

Ghufron menjabarkan, saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.351 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, dokter praktik perorangan, serta klinik pratama yang di dalamnya terdapat 49.093 dokter umum. Sementara itu, rasio dokter umum dengan peserta JKN-KIS saat ini adalah 1:3.710, dan tercatat sebanyak 2,9 persen FKTP yang bekerja sama tidak terdapat dokter umum.

BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 2.816 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang didalamnya terdapat 69.377 dokter rumah sakit, terdiri dari 41.055 dokter spesialis dan 28.322 dokter umum.

“Memang jika berbicara tentang dokter tidak bisa tidak komprehensif. Kita harus juga berbicara pada sistem pendidikannya, pendayagunaannya, sampai pada pendistribusiannya. Tantangan Program JKN-KIS saat ini salah satunya adalah pemerataan akses layanan kesehatan di setiap daerah, agar kualitas yang didapatkan peserta sama baik di kota maupun desa,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menuturkan saat ini pengelolaan Program JKN-KIS sudah banyak berubah dan semakin baik. Dari sisi layanan berbagai inovasi berbasis digital terus dikembangkan mulai dari antrean online, angka pelayanan konsultasi dokter secara online melalui telekonsultasi, monitoring status kesehatan peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis.

“BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk terus memperhatikan cashflow rumah sakit dan kesejahteraan dokter serta tenaga kesehatan. Kami juga tengah membahas perubahan tarif layanan kesehatan baik kapitasi di FKTP maupun tarif di rumah sakit, tetapi tentu tetap memperhatikan skenario sustainibilitas program agar tetap terjaga,” ucapnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menyebutkan bahwa dunia kesehatan dan kedokteran di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perubahan.

“Pelayanan kesehatan kini bersaing pada kualitas layanan medis termasuk dokter, teknologi, serta hospitality-nya. Jadi persaingannya bukan hanya persaingan kemampuan. Untuk itu penting bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan layanan,” kata JK. (*)