Menaker Beberkan Manfaat Presidensi G20

Selasa, 22 Maret 2022 20:06 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa berbagai kegiatan Presidensi G20 sepanjang tahun ini memiliki banyak manfaat strategis. Potensi tersebut dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, dan pembangunan sosial.

Manfaat pertama, Presidensi G20 diharapkan berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Ada lebih dari 20 ribu delegasi internasional akan hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. "Perhelatan G20 ini diharapkan akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Sedikitnya akan ada sekitar 33 ribu pekerja baru untuk mendukung acara tersebut," ucap Menaker saat mengisi ceramah pada PKN LAN Tingkat I Angkatan LII Tahun 2022 secara virtual, Selasa, 22 Maret 2022.

Mengacu pada pengalaman sebelumnya, yakni Presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang, terlihat jelas dampak positif ke dalam negeri. "Diperkirakan juga bahwa setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari US$100 juta atau Rp1,4 Triliun kepada negara yang menjadi tuan rumah," ucapnya.

Kedua, di bidang politik. Menaker mengatakan, sebagai Ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerja sama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. "Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga," ucapnya.

Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, Presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dan investasi. Dalam ajang ini akan terdapat berbagai pameran atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia, dan potensi investasi di Indonesia. "Diharapkan hal ini berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan baru dan multiplier effect bagi perekonomian karena berkontribusi bagi banyak sektor," ujar Menaker. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar

13 hari lalu

Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, investasi untuk mewujudkan transisi energi sangatlah besar.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

14 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

14 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

19 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

43 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

44 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

45 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

47 hari lalu

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

47 hari lalu

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya