TEMPO.CO, Jakarta - Polemik kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng membuat Komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja untuk mengusut masalah itu. Kelangkaan minyak goreng telah memuncukan berbagai dugaan, salah satunya soal mafia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Perdagangan dan Kepolisian mengusut praktik mafia minyak goreng. Pengungkapan dan penindakan tersangka mafia dianggap cara efektif untuk kestabilan harga dan menormalkan pasokan minyak goreng.

Polemik minyak goreng selama ini

1. Polisi menelusuri mafia minyak goreng

Polisi memastikan akan mengumumkan nama-nama mafia minyak goreng seperti yang sempat disinggung oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan, polisi masih menelusuri nama-nama tersebut.

"Satgas Pangan atau pun Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus masih melakukan penelusuran atau crosscheck," kata Ahmad, Senin, 21 Maret 2022.

2. Segera mengoordinasi nama-nama terduga mafia

Pengurus harian YLKI Agus Suyatno mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera mengoordinasi nama-nama terduga mafia, supaya bisa segera diproses hukum. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi sempat menyatakan telah mengantongi nama-nama para mafia, meskipun tak menyebutkan memerinci.

3. Operasi pasar tanpa minyak goreng kemasan

Pemerintah Jakarta akan mengadakan operasi pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri, namun tanpa minyak goreng kemasan. “Berdasarkan poin dua surat edaran tersebut kepala dinas agar menghentikan operasi pasar dan mendistribusikan minyak goreng kemasan sesuai harga mekanisme pasar,” kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, Senin, 21 Maret 2022. Pamrihadi menjelaskan, hal itu sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri pada 16 Maret 2022.

4. Usul pembentukan panitia khusus ditentang

Usul pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kelangkaan dan harga minyak goreng bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan dari PKS itu ditentang fraksi partai koalisi pemerintah karena dianggap bisa membuat kegaduhan politik.

Menurut fraksi PKS pengusul hak angket itu, panitia khusus atau pansus harus dibentuk karena pemerintah dianggap gagal mengatasi gejolak harga minyak goreng selama berbulan-bulan. Terlebih, setelah kebijakan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak goreng dalam kemasan yang melambung di pasaran. Pernyataan resmi PKS disampaikan pada Jumat, 18 Maret 2022.

5. Megawati Soekarnoputri minta kader PDI Perjuangan peka persoalan rakyat

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kader partai membangun kepekaan terhadap persoalan rakyat. Ia mengingatkan seluruh kader termasuk yang berhasil lolos ke legislatif dan eksekutif, harus terus bergerak bersama rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat dan membangun masa depan.

Sebelumnya, Megawati menerima banyak kritik karena dianggap tidak peka dengan masalah sosial masyarakat. Megawati mengomentari soal masyarakat yang rebutan minyak goreng. Ia mengatakan, jika minyak goreng langka dan mahal, seharusnya masyarakat beralih menggunakan metode memasak lainnya, rebus atau kukus

Pakar politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menganggap Megawati tidak peka masalah sosial masyarakat. Menurut Ujang, ketimbang meminta rakyat merebus makanan, Megawati lebih baik meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani untuk mengamankan pasokan minyak goreng.

“Kelihatannya kepekaan elite terhadap penderitaan rakyat mulai terkikis, mulai luntur dan hilang,” kata Ujang, Sabtu, 19 Maret 2022.

TAUFIK RUMADAUL

Baca: Kata Kemendag Soal Pengumuman Nama Mafia Minyak Goreng

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu