TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, meminta pemerintah merevisi Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Menurut Priyo, Kepres tersebut meminggirkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret.

"Peran Pak Harto dipinggirkan dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret oleh tinta kekuasaan. Mestinya perlu ada koreksi dan penyempurnaan di Kepres tersebut," ujar Priyo saat dihubungi Tempo pada Senin, 7 Maret 2022.

Priyo meminta para pemimpin bangsa menunjukkan nilai-nilai kebijaksanaan dengan menghormati para pemimpin yang pernah berjasa pada zamannya. "Semua berpulang kepada wisdom Presiden Jokowi, karena beliau yang teken Kepres itu," ujar dia.

Kepres 2/2022 menuai polemik karena tidak menyebutkan nama Soeharto. Dalam pertimbangan Kepres itu disebutkan bahwa Serangan Umum 1 Maret digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Operasi militer ini juga dituliskan disetujui dan digerakkan oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen lain.

Sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengapresiasi keputusan presiden itu karena menegaskan peran Sri Sultan sebagai inisiator Serangan Umum 1 Maret. Hal ini sekaligus membantah narasi yang dibuat pemerintah Orde Baru soal peran Soeharto sebagai aktor utama. Namun, Asvi menyebut peran Soeharto juga tidak bisa dihilangkan. Soeharto, yang saat itu berusia 27 tahun dengan pangkat letnan kolonel, merupakan Komandan Brigade 10/Wehrkreise III, yang mencakup wilayah Yogyakarta.

Memang belakangan muncul kesaksian yang menyebutkan Soeharto tidak ikut di medan laga—menurut Asvi, hal itu bisa diperdebatkan. "Tapi fakta bahwa dia yang menjadi komandan Serangan Umum, menurut saya, jangan dihilangkan," ujar Asvi, Jumat lalu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Kepres yang tidak menyebutkan nama Soeharto itu bukan berarti
menghilangkan peran Soeharto atau tokoh lainnya dalam peristiwa itu. Menurutnya, Kepres memang hanya diwakilkan sejumlah nama. "Ini bukan buku sejarah. Pelaku dan peristiwa sejarah yang kronologis tertulis utuh di naskah akademik," ujar Mahfud.

Berdasarkan naskah akademik yang dirilis ke publik, setidaknya ada 30 buku yang dipakai sebagai rujukan tinjauan histiografi Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam buku-buku itu tercantum peran sentral sejumlah tokoh dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret, salah satunya Soeharto sebagai Komandan Wehrkreise III saat itu. Naskah akademik tersebut berjumlah 138 halaman, nama Soeharto tertulis sebanyak 48 kali sepanjang total halaman tersebut.

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA