TEMPO.CO, Jakarta - Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, mengatakan permintaan penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk aspirasi dari partai politik. Faldo mengklaim pemerintah awalnya tidak mengetahui sama sekali soal usulan tersebut.

Faldo mengatakan pihaknya kini menampung terlebih dahulu aspirasi tersebut.

"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Faldo saat dihubungi Tempo, Selasa, 1 Maret 2022.

Meski begitu, Faldo mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus menjalankan program untuk pemulihan ekonomi pasca terdampak Covid-19. Pemerintah, kata Faldo, sedang berusaha membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya disertai pemulihan kesehatan masyarakat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menurut Faldo, juga sedang total mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. "Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik (untuk menunda Pemilu 2024), kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar Faldo.

Usulan penundaan Pemilu 2024 sebelumnya datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia mengusulkan penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun lamanya.

Usulan tersebut mendapat sambutan dari sejumlah partai. Seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga mengaku mendapatkan masukan dari masyarakat agar Jokowi masih menjadi presiden setelah 2024.

"Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," kata Airlangga.

Terbaru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyatakan setuju dengan usulan tersebut. Pihaknya menilai kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

Selain itu, Zulhas mengklaim 73 persen masyarakat merasa puasa dengan kinerja Jokowi dan menginginkannya agar masa jabatannya diperpanjang. "Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa penilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas.

M JULNIS FIRMANSYAH