31 Januari 1926, Kisah Berdirinya Nahdlatul Ulama dan Perjuangan Era Kolonial

Reporter

Tempo.co

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 31 Januari 2022 19:41 WIB

Logo Nahdlatul Ulama. nu.or.id
<!--more-->

Sejatinya, bisa dikatakan bahwa NU adalah lanjutan dari komunitas-komunitas dan organisasi yang sudah berdiri sebelumnya, tetapi dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Komunitas dan organisasi tersebut, antara lain Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujjar.

Di samping itu, embrio lahirnya NU juga tidak bisa dilepaskan dari pembentukan Komite Hijaz. Masalah keagamaan global yang dihadapi oleh ara ulama pesantren adalah ketika Dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh musim dan dianggap bid’ah.

Selain itu, Raja Saud ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya dan ia hanya ingin menrapakn Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan.

Rencana kebijakan yang dilempar oleh Raja Saud dibawa ke Muktamar Dunia Islam di Mekkah dan bagi banyak ulama pesantren, sentimen anti-mazhab adalah cenderung puritan dan memberangus tradisi serta budaya yang berkembang di dunia Islam dan menjadi ancaman bagi kemanjuan peradaban Islam.

Mbah Wahab bertindak cepat saat umat Islam yang tergabung dalam Centraal Comite Al-Islam (CCI) yang kemudian bertransformasi menjadi Centraal Comite Chilafat (CCC) hendak mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Mekkah tahun 1926.

Pada 1925, CCC pernah menyelenggrakan Kongres Al-Islam pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut, Mbah Wahab menyampaikan pendapatnya mengenai akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam.

Selanjutnya: Saat itu, Mbah Wahab berpendapat bahwa delegasi CCC...

Berita terkait

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

1 hari lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci

1 hari lalu

Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci

Jemaah haji juga diingatkan untuk tidak berkerumun lebih dari lima orang di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.

Baca Selengkapnya

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

1 hari lalu

Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

Mulai dari Indonesia hingga Afrika Selatan, berikut ini adalah negara yang mendukung Palestina melawan agresi Israel

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

1 hari lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Penambahan Kuota Haji 2024 dari Saudi

1 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Penambahan Kuota Haji 2024 dari Saudi

Bamsoet mengapresiasi penambahan kuota haji sebesar 20 ribu orang pada tahun 2024, sehingga total kuota Jemaah Haji Indonesia menjadi 241.000 orang.

Baca Selengkapnya

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

2 hari lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

2 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

2 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya