TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi punya waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN atau ibu kota negara sejak pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Ibu Kota Negara.

Jokowi pernah membocorkan sejumlah nama kandidat Kepala Otorita. “Kandidatnya ada banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020.

Menilik dari laporan harta kekayaan (LHKPN) keempat kandidat, Tumiyana yang merupakan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya menjadi sosok yang paling kaya. Dalam situs elhkpn.kpk.go.id, Tumiyana tercatat melaporkan harta kekayaannya periode 2019 senilai Rp 90,2 miliar.

Harta tersebut ia peroleh dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 38,1 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 720 juta, harta bergerak lainnya Rp 380 juta. Lalu surat berharga Rp 38 miliar, kas dan setara kas Rp 23,2 miliar, lalu dikurangi utang Rp 10,4 miliar.

Di bawah Tumiyana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tercatat memiliki harta senilai Rp 59,3 miliar. Ahok terakhir melaporkan hartanya periode 2020 setelah menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

Total hartanya berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp 48,7 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 5,1 miliar, harta bergerak lainnya Rp 2,9 miliar. Kemudian surat berharga Rp 10,7 miliar, kas dan setara kas Rp 1,3 miliar, harta lainnya Rp 1,2 miliar, lalu dikurangi utang Rp 10,7 miliar.

Di urutan selanjutnya adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, yang tercatat memiliki harta senilai Rp 36,7 miliar. Bambang melaporkan LHKPN 2021 ketika menjabat Komisaris Utama PT Telkom.

Harta kekayaannya itu ia peroleh dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 29,6 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 893 juta, harta bergerak lainnya Rp 212,4 juta. Selanjutnya, surat berharga Rp 1,3 miliar, kas dan setara kas Rp 5,3 miliar, lalu dikurangi utang Rp 847,7 juta.

Berikutnya, Abdullah Azwar Anas yang merupakan Bupati Banyuwangi periode 2010-2021. Ia melaporkan LHKPN untuk periode 2020 saat masih menjabat bupati.

Dalam situs LHKPN, kandidat terakhir calon Kepala Otorita IKN ini memiliki harta kekayaan senilai Rp 15,7 miliar, yang diperoleh dari tanah dan bangunan senilai Rp 4,7 miliar. Lalu harta bergerak lainnya Rp 146,3 juta, surat berharga Rp 6 miliar, kas dan setara kas Rp 3,8 miliar, dan harta lainnya Rp 680 juta.

Baca: Jokowi Ingin Kepala Otorita IKN Arsitek dan Pernah Pimpin Daerah, Siapa yang Memenuhi?

FRISKI RIANA