Gus Muhaimin Minta Pemerintah Amankan Stok Pupuk Subsidi
Selasa, 11 Januari 2022 17:28 WIB
INFO NASIONAL -- Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100 persen pekan pertama Januari 2022. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani karena harga jual komoditas yang masih rendah di tingkat petani dan kenaikan harga komoditas yang tidak normal di tingkat pasar. Tren kenaikan harga pupuk non-subsidi itu sudah berlangsung sejak Oktober 2021.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk nonsubsidi. ”Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” ujar Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.
Disisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.
”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” katanya.
Gus Muhaimin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai.
Sebelumnya, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI, Kusnan mengatakan kenaikan harga pupuk non-subsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional. Konsekuensinya, nilai tukar petani (NTP) untuk 2021 masih berada di bawah standar impas.
Harga pupuk non-subsidi yang pada 2020 akhir hanya Rp 265 ribu-Rp280 ribu per sak isi 50 kilogram pupuk Urea. Tapi pada Oktober-November 2021, harga pupuk mengalami kenaikan menjadi Rp 380 ribu. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp 480 ribu-Rp 500 ribu. Bahkan di luar Jawa tembus Rp 600 ribu.(*)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.
Disisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.
”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” katanya.
Gus Muhaimin juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai.
Sebelumnya, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI, Kusnan mengatakan kenaikan harga pupuk non-subsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional. Konsekuensinya, nilai tukar petani (NTP) untuk 2021 masih berada di bawah standar impas.
Harga pupuk non-subsidi yang pada 2020 akhir hanya Rp 265 ribu-Rp280 ribu per sak isi 50 kilogram pupuk Urea. Tapi pada Oktober-November 2021, harga pupuk mengalami kenaikan menjadi Rp 380 ribu. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp 480 ribu-Rp 500 ribu. Bahkan di luar Jawa tembus Rp 600 ribu.(*)
