TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bisa mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik. Mereka diminta menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar dampak perubahannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, yang disiarkan secara daring, Kamis, 29 Desember 2021.

Jokowi mengatakan saat ini tuntutan masyarakat terus meningkat. Karena itu tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat dan berbelit-belit. Tak ada tempat juga bagi pelayanan yang tak ramah dan tak responsif.

Oleh sebab itu, kepala negara meminta jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan. Jokowi mengatakan penyelenggara pelayanan publik tak bisa bekerja biasa-biasa saja. Mereka harus segera mengubah cara berpikir, mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja.

"Orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pelayanan publik yang prima memerlukan sejumlah hal. Faktor itu berupa komitmen, sinergi antar lembaga, ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja. Yang utama adalah mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

Di masa pandemi Covid-19, Jokowi mengatakan penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, dan memberikan pelayanan yang lebih mudah dan terjangkau.

"Upaya-upaya transformasi yang dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa memanfaatkan dan mengembangkan inovasi digital yang inklusif. Digitalisasi harus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. "Kita tekan, minimalkan perilaku koruptif di semua lini di semua lembaga," kata Jokowi.

Baca: LBH Jakarta: Masalah Perkotaan Jadi Aduan Terbanyak Sepanjang 2021