TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera menentukan jadwal pelaksanaan Muktamar NU. Ketua Panitia Muktamar NU Imam Aziz mengatakan penentuan jadwal muktamar akan dilakukan dengan rapat gabungan syuriah tanfidziyah. "Insyaallah dalam waktu dekat penentuan jadwal muktamar diputuskan oleh PBNU," kata Imam kepada Tempo, Kamis, 2 Desember 2021.

Agar keputusan penentuan jadwal Muktamar PBNU sah dan konstitusional, Imam mengatakan, rapat gabungan syuriah tanfidziah digelar dengan undangan dari mustasyar atau Dewan Pertimbangan PBNU. Selama rapat penentuan jadwal, ia menyebut, bahwa suara Pengurus Wilayah NU (PWNU) akan menjadi satu masukan bagi PBNU.

"Pengurus punya hak untuk memberi masukan. Namun ini bukan satu-satunya. Kami juga mendengarkan pertimbangan dari pemerintah, khususnya berkaitan dengan Covid-19," ujar Imam.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad mengatakan jadwal Muktamar ke-34 NU sebetulnya sudah dibahas. Namun, keputusannya belum bulat.

"Sudah dibahas, cuma keputusannya belum bulat. Masih butuh waktu beberapa hari ke depan untuk membulatkan," kata Rumadi.

Keputusan jadwal Muktamar NU diambil dalam Munas NU yang digelar pada 26 September 2021. Dalam konferensi itu diputuskan pelaksanaan muktamar digelar pada 18-20 Jumadil Ula 1443 H / 23-25 Desember 2021. Hasil Munas menyebut pelaksanaan muktamar dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan satgas Covid-19 nasional maupun daerah. Jika kondisi belum memungkinkan karena perkembangan Covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama, maka keputusan penyelenggaraan muktamar diserahkan kepada PBNU.

Meski belum ada keputusan bulat, Rumadi menuturkan, tim kepanitiaan baik SC maupun OC terus bekerja mengantisipasi berbagai kemungkinan. Penentuan jadwal, kata dia, bisa diambil dengan kesepakatan 4 kiai masing-masing Rais 'Am, Katib 'Am, Ketua Umum Tanfidziah, dan Sekjen NU. "Kalau tidak bisa ya rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziah," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 27 pengurus wilayah NU se-Indonesia menandatangani pernyataan mendukung percepatan Muktamar NU. Mereka meminta muktamar dipercepat pada 17-19 Desember 2021. Pernyataan tersebut ditandatangani usai menggelar pertemuan di Jakarta, pada 20 November 2021. Para PWNU beralasan percepatan muktamar ke-34 perlu dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah berencana menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 mulai 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

Ke-27 pengurus PWNU tersebut berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung. Lalu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selain itu, juga Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua Barat.

Rumadi menuturkan pendapat dari sejumlah PWNU akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan jadwal muktamar. Namun, menurut dia, yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan muktamar adalah kesiapan struktur dan infrastruktur Muktamar.

"Aula di Pesantren Darussa'adah yang menjadi lokasi pembukaan baru dimulai beberapa waktu lalu. Demikian pula seluruh materi komisi-komisi muktamar belum sepenuhnya selesai," katanya.

Jika jadwal Muktamar NU terpaksa mundur, Rumadi memastikan tidak akan ada kekosongan kepengurusan. Sebab, sebetulnya kepengurusan NU hasil Muktamar ke-33 sudah habis masa jabatannya pada Oktober 2020. Tapi, karena kondisi pandemi, Munas Nahdlatul Ulama 2020 menyepakati masa kepengurusan diperpanjang sampai NU bisa melakukan muktamar.

Selanjutnya, Munas 2021 menyepakati Muktamar NU dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021 selama mendapat izin dari satgas Covid-19 nasional dan daerah. Belakangan, pemerintah mengumumkan akan melakukan PPKM level 3 di seluruh daerah menjelang Natal dan tahun baru. "Di situlah ada perbedaan pendapat, apakah muktamar mau dimajukan tanggal 17 Desember atau diundur pada Januari 2022," kata Rumadi.

Baca juga: Panitia Muktamar NU Bilang Sedang Kebut Kesiapan Infrastruktur

MAYA AYU PUSPITASARI