TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Choirul Anam menilai pendekatan kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah di Papua perlu dibarengi dengan menghilangkan stigma. Dia menilai tanpa menghilangkan stigma itu, pendekatan kesejahteraan kurang berhasil.

“Kalau ngomong Papua ini pendekatannya kesejahteraan, memang tempat lain tidak ada pendekatan kesejahteraan? Kan ada juga,” kata Anam kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 November 2021.

Anam mengatakan pendekatan apapun tanpa menghilangkan stigma tidak akan berjalan baik. Dia menilai aparat keamanan harus menghilangkan rasa curiga pada masyarakat Papua. “Kalau masih basisnya curiga, operasi teritorial bisa jadi instrumen yang menakutkan,” kata Anam.

Anam mengatakan saran itu diberikan dari pengalamannya turun ke lapangan dan melakukan pemantauan. Dia mengatakan stigma dan kecurigaan itu yang menyebabkan berbagai pelanggaran HAM.

“Kalau basisnya masih curiga bagaimana mungkin kita bisa menciptakan perdamaian. Bagaimana mungkin bisa ada pembangunan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan telah membahas pendekatan baru yang akan digunakan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. Hal ini dibahas Mahfud bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021.

"Intinya itu pendekatan Papua itu pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya pendekatannya di Papua itu bukan senjata, tapi kesejahteraan," kata Mahfud Md dalam konferensi pers usai pertemuan.