Top Nasional: Luhut dan Erick Dilaporkan ke KPK dan Fit and Proper Test Andika

Reporter

Tempo.co

Jumat, 5 November 2021 07:08 WIB

Pada awal September, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) Penunjukan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. (ANTARA/Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menjadi perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya, Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat Badan Musyawarah Dewan pada Rabu, 3 November kemarin memutuskan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI digelar mulai hari ini. Berikut ringkasannya:


1. Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya dilaporkan atas dugaan terlibat bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

"Di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kami ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," ujar Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai melapor pada Kamis, 4 November 2021.

Selain itu, pelaporan juga berlandaskan aturan harga PCR yang kerap berubah-ubah. Alif mengatakan, selama ini masyarakat bahkan tak tahu harga dasar PCR.

Advertising
Advertising

"Ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berpa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa, nah ini menjadi keresahan kami," kata Alif.

Alif mengatakan, pelaporan ini dilakukan agar dugaan keterlibatan dua menteri itu tak menjadi isu liar. Sehingga, ia meminta KPK untuk mengusut hal tetsebut.

Dalam pelaporan ini, Alif membawa pemberitaan Majalah Tempo sebagai data awal. Adapun selain pemberitaan, ia enggan menyampaikan barang bukti apalagi yang dibawanya.

"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK menjelaskan kepada publik," ucap dia.

PT Genomik atau GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR dan memiliki lima cabang di Jakarta. Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Tiba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di GSI. Kedua perusahaan itu mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Luhut pun telah membantah hal tersebut. Ia mengklaim tak pernah mengambil keuntungan baik dalam bentuk dividen atau pendapatan lainnya di PT Genomik Solidaritas Indonesia.

“Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” ujar Luhut dalam media sosial Instagram-nya, Rabu malam, 3 November 2021.

2. Kata DPR soal Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat Badan Musyawarah Dewan pada Rabu, 3 November kemarin memutuskan rangkaian fit and proper test calon Panglima TNI digelar mulai hari ini. Dia mengatakan rangkaian itu akan diawali dengan rapat internal Komisi I DPR, dilanjutkan uji kelayakan dan kepatutan.

"Rangkaian fit and proper test dimulai hari ini, hari ini adalah rapat internal, kemudian direncanakan besok adalah fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi satu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 November 2021.

DPR telah menerima Surat Presiden Joko Widodo ihwal pergantian calon Panglima TNI. Dalam suratnya, Jokowi mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal.

Lantaran hanya ada satu calon, kata Dasco, proses fit and proper test bisa selesai dalam satu hari. "Kalau menurut pengalaman-pengalaman yang ada, fit and proper test tidak lebih dari satu hari karena calon tunggal," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyebut fit and proper test akan segera digelar. Puan bahkan mengatakan prosesnya bakal dimulai hari ini. Adapun hasil fit and proper test, kata politikus PDIP ini, akan dibawa ke rapat paripurna pada 8 November 2021.

"Jadi dalam lima hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 November 2021.

Namun, Komisi I DPR beda suara ihwal jadwal ini. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I mengatakan mereka bakal menggelar rapat internal terlebih dulu untuk membahas mekanisme dan jadwal fit and proper test.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid berujar, rapat internal akan digelar pada pukul 14.00 WIB hari ini. Ia juga belum memastikan apakah fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan Jumat besok atau pekan depan.

"Kami rapatkan dulu siang ini. Mekanismenya demikian, Komisi satu rapat internal dulu untuk memutuskan," kata Meutya pada Kamis, 4 November 2021.

Baca: Calon Panglima TNI Andika Perkasa: Pernah Tangkap Tokoh GAM hingga Hobi Fitnes

Berita terkait

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

5 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

7 jam lalu

Piala Asia U-23 2024 Berakhir, Ini Kata Menpora, Erick Thohir, hingga Shin Tae-yong Usai Laga Indonesia vs Irak

Sejumlah pihak mengomentari hasil pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

17 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

18 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

19 jam lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

21 jam lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

21 jam lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya