Politikus PDIP Sebut Wakasad dan Pangkostrad Berpeluang Gantikan Andika Perkasa

Kamis, 4 November 2021 14:48 WIB

Pangkostrad Mayjen Dudung Abdurachman saat diarak berkeliling Mapolda Metro Jaya menggunakan kendaraan APC Komodo milik Brimob pada Jumat, 11 Juni 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tb Hasanuddin menilai ada dua kandidat yang berpeluang kuat menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dua orang itu ialah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Bakti Agus Fadjari dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad Letnan Jenderal Dudung Abdurrachman.

Hasanuddin mengatakan melihat tradisinya KSAD diangkat dari jenderal bintang tiga yang tengah menjabat sebagai Wakasad atau Pangkostrad. Dia menilai pola ini bisa saja kembali terjadi kecuali ada pertimbangan lain.

"Jadi yang ada di sini memenuhi persyaratan dari kebiasaan, kecuali misalnya ada petunjuk lain ya. Itu satu adalah Letjen Bakti Agus Wakasad dan Letjen Dudung Pangkostrad," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 November 2021.

Purnawirawan jenderal bintang dua ini mengatakan syarat menjadi KSAD ialah perwira aktif berpangkat letnan jenderal. Panglima TNI akan mengusulkan kandidat KSAD untuk kemudian disetujui oleh Presiden.

Saat ini, kata Hasanuddin, ada enam jenderal bintang tiga di tubuh TNI. Selain Bakti Agus dan Dudung, ada pula Letnan Jenderal Joni Supriyanto yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letjen Teguh Arief, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Lalu Letjen Arief Rahman, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI AD; dan Letjen Eko Margiyono, Kepala Staf Umum TNI.

Advertising
Advertising

Hasanuddin mengatakan ada pula letnan jenderal lain, tetapi dari korps bantuan administrasi dan mengemban jabatan yang berbeda dengan enam nama lainnya.

Hasanuddin lantas membeberkan sisa masa tugas dari enam nama yang disebutkan. Joni Supriyanto akan pensiun pada 1 Juli 2022, adapun Teguh Arief purnatugas pada 1 Januari 2022.

Masa pensiun Arief Rahman dan Eko Margiyono masih terhitung lama, yakni pada 1 Mei 2024 dan 1 Juni 2025. Adapun dua nama yang dianggap berpeluang oleh Hasanuddin, yakni Bakti Agus dan Dudung, masing-masing akan pensiun pada 1 Desember 2022 dan 1 Desember 2023.

"Ya kira-kira siapa, saya tidak mau berandai-andai. Kita tunggu saja keputusan Presiden nanti," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Hasanuddin menilai rekam jejak kedua orang itu setara. Keduanya sama-sama pernah menjadi Panglima Komando Daerah Militer, kemudian mengisi jabatan Wakasad serta Pangkostrad. Bakti Agus pernah memimpin Kodam IV Diponegoro, sedangkan Dudung menjabat Pangdam Jaya sebelum menjadi Pangkostrad.

"Dua itu memenuhi persyaratan kemungkinan, menurutnya ya, menurut Pak Presiden dan Panglima TNI," kata Hasanuddin.

Posisi KSAD bakal kosong setelah Presiden Jokowi mendapuk Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jokowi telah mengirimkan Surat Presiden untuk meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca juga: Andika Perkasa Calon Panglima TNI, JK: Beliau Berpengalaman dan Kekar Lagi


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

16 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya