Kata Eks Pegawai KPK Soal Kabar Pelantikan Jadi ASN Polri pada Hari Pahlawan

Reporter

Andita Rahma

Senin, 1 November 2021 11:32 WIB

Giri Suprapdiono menghadiri debat polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Debat tersebut dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - 57 mantan pegawai KPK dikabarkan bakal dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri pada 10 November mendatang.

Giri Suprapdiono, salah satu 57 mantan pegawai KPK, mengaku belum mendengar informasi tersebut secara resmi. "Kalaupun itu benar dilantik 10 November di Hari Pahlawan, itu adalah berita baik dan hari yang baik sekali," ujar dia melalui pesan teks pada Senin, 1 November 2021.

Saat ini, Giri dan ke-56 rekannya masih menunggu skema resmi rekrutmen menjadi ASN Polri. Hal yang sama juga diutarakan Juliandi Tigor Simanjuntak.

"Betul (belum ada info), mudah-mudahan minggu ini ada info ter-update terkait hal tersebut," kata Tigor saat dihubungi di hari yang sama.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan posisi ASN Polri kepada puluhan mantan pegawai KPK tersebut pada akhir September 2021 lalu. Ia meminta mereka untuk bertugas di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

Advertising
Advertising

Permintaan Sigit itu pun sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah. Namun hingga kini, penggodokan mekanisme perekrutan masih belum jelas.

Tempo telah menghubungi pihak Mabes Polri ihwal pelantikan, namun sampai berita ini ditulis, belum ada yang memberikan jawaban.

ANDITA RAHMA

Baca: Polri Terima Surat Kemenpan Soal Tawaran ASN untuk Eks Pegawai KPK

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

3 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

7 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

11 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya