Komisi X DPR: Pemerintah Jangan Remehkan Sanksi WADA
Senin, 25 Oktober 2021 17:55 WIB
INFO NASIONAL - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak meremehkan sanksi yang diberikan Badan Anti Doping Dunia (WADA).
“Itu yang bikin saya agak keras. Bahwa terjadi peremehan atau bahkan menurut saya sampai pada level tidak ada upaya sama sekali. Itu yang saya sesalkan,” kata Syaiful Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Sukses Tim Thomas Cup Tanpa Kibaran Merah Putih, Ada Apa?” di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2021.
Huda mengatakan, setelah mendapat teguran serta 21 hari kesempatan memberikan klarifikasi, Kemenpora baru meresponsnya pada 7 Oktober 2021. Akhirnya WADA memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Indonesia karena merasa tidak mendapat klarifikasi.
Sebab itu, Huda meminta pemerintah untuk lebih terbuka dan tidak menutupi segala masalah yang menyangkut dengan WADA. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui secara terbuka persoalan antara pemerintah dalam hal ini Kemenpora dengan WADA.
“Karena itu pembelaan pemerintah termasuk pembelaan WADA itu harus berbasis terhadap kondisi objektif yang sesungguhnya. Dunia ini sudah transparan dan kita semua bisa mengecek kapan pun,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menilai Kemenpora bersama Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) masih punya upaya sungguh-sungguh dalam merespons sanksi yang diberikan WADA.
“Saya optimistis kalau misalnya di awal-awal November (2021) ini sudah ada dampingan itu, dan kemudian juga diperjelas bahwa apa-apa yang harus dilakukan lagi, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat sanksi itu akan dicabut,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, tim bulu tangkis Indonesia sukses memenangi Piala Thomas 2020 di Denmark. Tetapi, pada waktu penyerahan trofi tidak ada bendera Merah Putih berkibar karena Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara selain komite selama masa penangguhan setahun oleh WADA. Sanksi diberikan karena Indonesia lalai dalam menerapkan tes doping. (*)
