TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC) dan KawalCOVID19.id menampilkan data bahwa mayoritas responden tidak mendukung skema tentang vaksin Covid-19 berbayar. Mayoritas publik menganggap vaksin sebagai hak warga di kala pandemi dan tidak adil terhadap warga kurang mampu.

"Hasil survei ini mengafirmasi dukungan masyarakat yang juga mengalir lewat petisi yang menolak vaksinasi berbayar, termasuk via skema gotong royong," ujar Efraim Leonard, campaigner dari Change.org Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 September 2021.

Ia berharap pemerintah bisa segera menerima input dan semakin memperbaiki program vaksinasi Covid-19 untuk ke depannya. Survei ini disebarkan 6-21 Agustus 2021 secara daring ke seluruh Indonesia dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.

Hasil sigi menunjukkan 70 persen responden tidak setuju vaksin berbayar. Mereka mengatakan bahwa vaksin merupakan hak warga negara (73,9 persen), vaksin berbayar tidak adil bagi yang kurang mampu (67,9 persen) dan ada potensi menjadi ladang korupsi di Indonesia (53,5 persen).

Sementara 20,2 persen responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3 persen), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4 persen). Lalu agar vaksin berbayar mengurangi antrian bagi penerima vaksin gratis (49,9 persen).

"Di antara responden yang setuju vaksin berbayar, ada kecenderungan semakin senior usianya dan semakin baik status ekonominya, dukungan terhadap skema berbayar semakin tinggi tapi tidak sampai menjadi mayoritas," kata Head of Katadata Insight Center (KIC) Adek Media Roza ihwal survei tentang vaksin Covid-19.

Baca juga: Rencana Vaksin Berbayar Tahun 2022, Menkes: Sama Seperti Membeli Obat di Apotek