Ada Temuan Sekolah Jadi Klaster Covid-19, Pimpinan MPR Minta Evaluasi PTM

Reporter

Antara

Jumat, 24 September 2021 13:51 WIB

Guru memberikan materi pelajaran kepada murid saat pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Manggarai 01, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Kapasitas ruang kelas maksimal 50 persen untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sederajat dengan pengaturan jarak minimal 1,5 meter. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang menyebabkan klaster Covid-19 di sekolah. Dia menilai seharusnya sekolah tatap muka dipersiapkan matang agar menekan potensi terjadinya klaster baru.

"Faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga pengajar harus dikedepankan dalam PTM," kata perempuan yang akrab disapa Rerie ini, Jumat, 24 September 2021. Ia menilai evaluasi harus dilakukan agar segera diketahui secara pasti masalah yang dihadapi sejumlah daerah dalam penyelenggaraan PTM.

Rerie menurutkan sekolah tatap muka memang diharapkan mampu menekan ancaman learning loss terhadap para pelajar. "Namun apabila kondisi sejumlah daerah belum siap menggelar PTM jangan dipaksakan, karena malah mengancam keselamatan peserta didik dan pengajar," ujarnya.

Munculnya klaster Covid-19 di sekolah diduga karena belum meratanya kesiapan para penyelenggara pendidikan dalam menyelenggarakan belajar tatap muka di kelas. Ia pun menyayangkan munculnya klaster tersebut.

Dia berharap langkah menghentikan sementara PTM segera dilaksanakan dan diikuti dengan upaya tes dan penelusuran yang masif untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR itu mengajak masyarakat untuk membiasakan diri dengan norma-norma baru di masa pandemi Covid-19 ini. Ia menilai kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan harus terus ditingkatkan agar tetap bisa berkegiatan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri sebelumnya mengatakan jumlah sekolah yang menjadi klaster penularan Covid-19 relatif kecil.

Berdasarkan data Kementerian sejak awal pandemi hingga saat ini, kata Jumeri, dari 46.580 sekolah yang sudah melaksanakan PTM terbatas. Lalu ada 1.296 atau 2,8 persen sekolah yang melaporkan penularan Covid-19 atau klaster Covid-19. “Itu rekapitulasi sejak Maret 2020,” kata Jumeri kepada Tempo, Kamis, 23 Spetember 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Surati Kemdikbud Minta Data Klaster Covid-19 di Sekolah

Advertising
Advertising

FRISKI RIANA

Berita terkait

Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

1 hari lalu

Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

Dalam perayaan Hardiknas 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan transformasi dalam kebijakan Merdeka Belajar butuh risiko dan keberanian besar.

Baca Selengkapnya

Festival Bahasa Ibu, Cara Kemendikbudristek Mengawetkan Bahasa Daerah

1 hari lalu

Festival Bahasa Ibu, Cara Kemendikbudristek Mengawetkan Bahasa Daerah

Kemendikbudristek menggelar festival bahasa ibu nasional. Berisi talenta penjaga bahasa etnis dari berbagai wilayah.

Baca Selengkapnya

Universitas Jember Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari Kemendikbudristek

2 hari lalu

Universitas Jember Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari Kemendikbudristek

Penghargaan itu diharapkan akan semakin memotivasi keluarga besar Universitas Jember untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

2 hari lalu

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

FSGI prihatin karena masih tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dalam perayaan hardiknas 2024

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

UKT Unsoed Sempat Naik Signifikan, Begini Penjelasan Dirjen Dikti

4 hari lalu

UKT Unsoed Sempat Naik Signifikan, Begini Penjelasan Dirjen Dikti

Dirjen Dikti Abdul Haris Abdul Haris angkat bicara terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Soedirman (Unsoed) yang sempat naik 100 persen.

Baca Selengkapnya

Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian ESDM Gandeng Kemendikbudristek

4 hari lalu

Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian ESDM Gandeng Kemendikbudristek

Kementerian ESDM menggandeng Kemendikbudristek untuk mengakselerasi program konversi sepeda motor listrik.

Baca Selengkapnya

Cara Cek Penerima Program Indonesia Pintar secara Online, Hanya Butuh NIK dan NISN

9 hari lalu

Cara Cek Penerima Program Indonesia Pintar secara Online, Hanya Butuh NIK dan NISN

Program Indonesia Pintar dari kemendikbudristek untuk pendidikan keluarga miski. Cara cek penerima PIP melalui online dengan NIK dan NISN.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa ITPLN yang Diduga Plagiarisme Minta Maaf, Dosen Cambridge Tak Akan Perpanjang Kasusnya

10 hari lalu

Mahasiswa ITPLN yang Diduga Plagiarisme Minta Maaf, Dosen Cambridge Tak Akan Perpanjang Kasusnya

Dalam email permintaan maaf kepada Ilias Alami, dosen ITPLN terkesan seperti menyalahkan mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

14 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya