Kemnaker Dorong PPK Atasi Ketidakpaduan Ketenagakerjaan

Rabu, 22 September 2021 22:06 WIB

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

INFO NASIONAL -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong Pusat Pasar Kerja (PPK) agar menjadi tempat bertemunya kebutuhan dunia kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia.

“Pasalnya, dalam dunia ketenagakerjaan sering terjadi mismacth atau ketidakpaduan antara supply dan demand tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, pada acara Temu Teknis Virtual bertajuk 'Pemanfaatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan untuk Penyampaian Informasi Pasar Kerja' di Surabaya, Rabu, 22 September 2021.

Anwar mengemukakan, mismatch terbagi menjadi vertical mismatch dan horizontal mismatch. Vertikal mismatch terjadi ketika seseorang bekerja, tetapi tidak sesuai dengan level pendidikannya. Misalnya, seseorang sarjana mengerjakan pekerjaan yang dapat dikerjakan lulusan SMA.

Adapun horizontal mismatch, sambungnya, yakni ketidak cocokan antara latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Misalnya, seorang lulusan sarjana teknik mesin bekerja sebagai manajer bidang keuangan.

“Baik ketidaksesuaian secara vertikal maupun horizontal ini banyak terjadi, dan ini menjadi tantangan kita untuk terus berupaya mengatasinya sebagaimana arahan Bu Ida Fauziyah,” ucap Anwar.

Advertising
Advertising

Acara tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie; Kepala Pusat Pasar Kerja, Muchammad Yusuf; Kadisnaker Provinsi Jawa Timur, Himawan E Bagijo; Wakil Ketua DPP APINDO Jawa Timur, Haryanto; dan Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Jawa Timur, Toni Herwanto. (*)

Berita terkait

Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

30 hari lalu

Ojol dan Kurir Tidak Dapat THR, Kemenaker: Perlu Harmonisasi Kebijakan

Status kemitraan ojol berkaitan dengan kewenangan beberapa kementerian atau lembaga lainnya.

Baca Selengkapnya

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

30 hari lalu

Kemenaker Sebut THR Ojol Belum Wajib Tahun Ini, Baru Dibahas Setelah Lebaran

Aturan baru perihal perlindungan, jaminan sosial, termasuk THR kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir baru akan dibahas setelah lebaran.

Baca Selengkapnya

SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

32 hari lalu

SPAI Tuntut THR Ojol, Wamenaker Diklaim akan Panggil Aplikator

Wamenaker disebut berjanji memanggil aplikator untuk membahas pemberian THR bagi driver Ojol dan kurir.

Baca Selengkapnya

Menaker soal Imbauan ke Perusahaan Beri THR ke Pengemudi Ojol dan Kurir: Ini Adalah Niat Baik Kami..

34 hari lalu

Menaker soal Imbauan ke Perusahaan Beri THR ke Pengemudi Ojol dan Kurir: Ini Adalah Niat Baik Kami..

Menaker angkat bicara soal ramai dibahasnya soal pemberian THR kepada pengemudi ojek online atau ojol dan kurir logistik. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

43 hari lalu

Pemerintah Didesak Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Transpuan

Komunitas untuk BPJS Tenaga Kerja meminta pemerintah untuk memenuhi hak BPJS Tenaga Kerja kelompok transpuan dan minoritas.

Baca Selengkapnya

Belasan Meninggal Akibat Ledakan Smelter Nikel, Kemnaker Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

24 Desember 2023

Belasan Meninggal Akibat Ledakan Smelter Nikel, Kemnaker Kirim Pengawas Ketenagakerjaan

Kemenaker mengirim pengawasan ketenagakerjaan ke PT ITSS buntut kasus ledakan smelter nikel yang menewaskan belasan orang.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

4 Oktober 2023

Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan secara logika Cak Imin atau Muhaimin Iskandar tidak mungkin jadi tersangka kasus dugaan korupsi Kemenaker.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

27 September 2023

KPK Periksa Anggota DPR dari Fraksi PKB Dalam Kasus Korupsi Kemenaker

KPK memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim dalam kasus korupsi Kemenaker.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Berharap KPK Profesional dalam Penyelidikan Kasus yang Seret Nama Cak Imin

8 September 2023

Sudirman Said Berharap KPK Profesional dalam Penyelidikan Kasus yang Seret Nama Cak Imin

Juru bicara bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said berharap KPK profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baca Selengkapnya

Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik

8 September 2023

Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik

Anies menyatakan kedatangan Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenaker sebagai bentuk warga negara yang baik. Cak Imin disebut kooperatif.

Baca Selengkapnya