TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengingatkan pemerintah untuk tidak sembarangan memutuskan membuka fasilitas publik di suatu daerah. Meski saat ini di Jawa Bali sudah keluar dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 4.

Dicky mengatakan status tersebut tak serta merta membuat aktivitas bisa begitu saja dilonggarkan. "Pembukaan yang sifatnya melibatkan aktivitas publik luas, mass gathering, harus betul-betul bertahap, bertahapnya dilapis," kata Dicky, Selasa, kemarin.

Ia menjelaskan jika selama dua pekan ada perbaikan maka ditambah lagi dua minggu pemantauan. "Supaya lebih siap dan juga untuk meyakinkan datanya ini kuat," ujar Dicky.

Secara khusus, Dicky menekankan hal ini perlu diterapkan pada sektor non esensial. Bahkan, ia mengatakan, pemerintah di daerah bisa saja tak perlu melonggarkan protokol kesehatan di wilayahnya jika dirasa masih perlu memantau situasi penanganan di tempatnya.

"Kalau naik turun, mending nanti dulu. Jangan mudah longgar. Baik sedikit, longgarnya banyak. Karena memperbaikinya lebih sulit, lebih memerlukan waktu," kata Dicky.

Ia mengingatkan masyarakat harus benar-benar paham bahwa pandemi belum berakhir. Dalam pola hidup baru bersama Covid-19, masyarakat seharusnya bisa beraktivitas hanya di hal-hal esensial saja.

"Sebelumnya aktivitas kita sering nongkrong ya boleh saja, tapi ya dibatasi. Dan pilih waktunya yang sepi. Kalau akhir minggu ramai. Termasuk bawa anak ke mal. Pilih mana yang benar-benar perlu bawa anak, yang benar-benar anak itu berkepentingan," kata dia.

Apalagi, Dicky mengatakan, kondisi penanganan pandemi di Indonesia masih sangat rawan dengan adanya ancaman gelombang ketiga Covid-19, hingga berbagai varian baru Covid-19 yang masih ada.

"Potensi gelombang ketiga kompleks penyebabnya. Bisa jadi karena ada pelonggaran, bisa adanya mobilitas yang tidak terkendali, vaksinasi tak memadai, 3T tak kuat," kata Dicky ihwal status PPKM terbaru.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Anak di Bawah 12 Tahun Belum Diizinkan Naik Angkutan