TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak menginginkan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo pun tak menginginkan hal tersebut.

"PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 September 2021.

Menurut Hasto, ketika Jokowi dilantik menjadi presiden, salah satu sumpah jabatannya ialah menyatakan taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Di sisi lain, PDI Perjuangan memang mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Namun Hasto menegaskan, usulan amandemen dari partainya hanya ihwal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," ujar Hasto.

Hasto menilai konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Di dalamnya, kata dia, sudah diatur tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi kehidupan mengelola negara tetap mengabdi kepentingan Tanah Air.

Dia juga menyebut Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Namun, Hasto mengatakan pekerjaan rumah PDI Perjuangan bukan mengenai sosok, tetapi kelanjutan estafet pembangunan yang akan ditinggalkan Jokowi.

Hasto berujar, PDI Perjuangan ingin meletakkan pembangunan di era Jokowi sebagai haluan negara. Ia mencontohkan pembangunan Candi Borobodur pada abad ketujuh yang berlangsung selama 100 tahun.

Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan PDI Perjuangan menginginkan pembangunan negara yang berkelanjutan. "Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan berganti juga kebijakannya," ucapnya.

Isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode terus mengemuka. Selain itu, ada pula isu rencana perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun hingga 2027. Juni lalu, Majalah Tempo menulis ihwal dugaan manuver orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi mendorong agenda tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi beberapa kali menyatakan tak berminat menjabat kepala negara untuk ketiga kalinya. Namun, banyak pakar hukum dan kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan maupun perpanjangan masa jabatan tersebut terjadi seiring dengan agenda amandemen konstitusi yang tengah bergulir di Majelis Permusyawaratan Rakyat.