Bakal Dihadiri Jokowi, Mahfud MD Minta Pengamanan PON Papua Dimatangkan

Reporter

Egi Adyatama

Minggu, 12 September 2021 11:12 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa 'Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa' di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta aparat untuk terus mengoptimalkan rencana pengamanan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua dan Papernas XVI.

"Saya minta kepada Pangkogabwilhan III, Pangdam, Kapolda, Danlantamal, Danlanud, supaya terus melakukan pematangan rencana pengamanan, termasuk acara pembukaan PON yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden (Jokowi)," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 September 2021.

Hal ini disampaikan Mahfud di Resimen Induk Kodam (Rindam) XVII Cendrawasih, Sabtu (11/9). Hadir antara lain Pangkogabwilhan III Letjen TNI Jeffrey A. Rahawarin, Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri, Danlanud Silas Papare Marsma TNI Budhi Achmadi, Danlantamal X Jayapura Kolonel Marinir Feryanto, Kabinda Papua, serta pejabat dari Kemenpora, KemenPUPR, dan KONI.

Ia meminta kepada aparat agar mengoptimalkan hari-hari tersisa sebelum PON Papua 2021 dibuka untuk mematangkan rencana pengamanan, termasuk deteksi, hingga kontijensi. Aparat juga diminta untuk terus uji coba pengamanan.

"Termasuk bila ada peralatan pendukung yang dibutuhkan supaya segera dilaporkan agar pengamanan PON di Papua di empat klaster dipastikan baik," ujar Mahfud Md. Keempat klaster itu ialah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika

Advertising
Advertising

Hal lain, menurut Mahfud, yang perlu dimatangkan adalah pengamanan para atlet dan kontingen. Pengamanan itu termasuk di venue atau lokasi-lokasi pertandingan, penginapan, termasuk saat para kontingen berinteraksi dengan warga masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga hadir, meminta persiapan teknis supaya disempurnakan. Di sisa waktu ini, Mendagri meminta agar penyelenggara mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Ia mengingatkan urusan standar pelaksanaan dalam PON Papua tidak hanya soal keselamatan, tapi juga aspek hukum yang bisa muncul di kemudian hari bila melenceng dari rencana semula.

Baca juga: Menjelang PON Papua, Jayapura Siapkan Pamflet Wisata untuk Tamu

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

15 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya