Kemenkes Waspadai Covid-19 Varian Mu Meski Belum Masuk Indonesia

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Jumat, 3 September 2021 18:35 WIB

Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa mutasi Covid-19 berupa Varian Mu belum masuk ke Indonesia. Meski begitu, ia mengatakan pemerintah tetap mewaspadai agar varian ini tak masuk ke Tanah Air.

"Tentunya kita tahu bahwa varian ini kan perlu kita waspadai," kata Nadia saat dihubungi, Jumat, 3 September 2021.

Nadia mengatakan Indonesia sudah memiliki protokol sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 8 tahun 2021 tentang perjalanan pelaku internasional, yang dapat menjadi filter awal penyebaran. Beberapa syarat seperti kewajiban membawa surat tes PCR, pemeriksaan PCR ulang di Indonesia, hingga karantina minimal 8 hari, diharapkan dapat mencegah virus baru masuk.

"Tentunya kita tahu pemeriksaan whole genome sequencing kan harus dilakukan pada pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kita monitoring hal tersebut lewat kondisi tersebut," kata Nadia.

Menurut Nadia, Varian Mu digolongkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari variant of interest pada 30 Agustus lalu. Hal ini berarti varian ini masih harus dikaji lebih lanjut dampaknya di masyarakat.

Advertising
Advertising

"Apakah betul secara luas menimbulkan peningkatan penularan, kecepatan penularannya meningkat, atau juga mempengaruhi efikasi dari vaksin," kata dia.

Varian ini berbeda dengan varian Delta yang dikategorikan ke dalam variant of concern. Meski Varian Mu memiliki beberapa kesamaan dengan Varian Beta, namun Nadia mengatakan varian baru itu belum dapat digolongkan ke dalam tahap yang lebih berbahaya.

"Walaupun sudah dilaporkan di 39 negara, Varian Mu ini secara global terjadi penurunan. Khusus di negara Kolombia dan Ekuador, itu prevalensinya kan stabil tetap tinggi. Makanya digolongkan sebagai variant of interest," kata Nadia.

Berita terkait

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

13 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

WHO: Hampir 10 Persen Makanan di Indonesia Tinggi Lemak Trans

18 jam lalu

WHO: Hampir 10 Persen Makanan di Indonesia Tinggi Lemak Trans

Ada banyak dampak buruk konsumsi lemak trans dalam kadar yang berlebih. Salah satu dampak buruknya adalah tingginya penyakit kardiovaskular.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

1 hari lalu

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

1 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

2 hari lalu

Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden

Baca Selengkapnya

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

3 hari lalu

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

3 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

3 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya