TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri LaporCOVID-19, Irma Hidayana mengaku miris dengan adanya pengakuan sejumlah pejabat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Menurut Irma, para pejabat tersebut telah melanggar regulasi.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.

"Artinya para pejabat itu melanggar regulasi Kemenkes. Menkes harus beri sanksi, tapi ya apa berani?" ujar Irma saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Selain itu, ujar Irma, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga semestinya diberi sanksi berat. "Sebab kewenangan untuk memberikan vaksin berada di bawah tanggungjawab Menkes sepenuhnya," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat seperti Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor hingga Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengaku sudah mendapat suntikan dosis ketiga Covid-19. Hal itu terdengar dalam obrolan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pejabat saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur, kemarin. Rekaman video percakapan itu sempat tersiar di kanal YouTube Sekretariat Presiden, yang kini telah dihapus.

Irma menyebut, sikap para pejabat ini sungguh memberikan contoh buruk. "Kelakuan pejabat ini tidak patut. Ini sangat melukai keadilan buat setiap warga negara. Apalagi masih banyak orang yang belum divaksin," ujar ujar dia.

Ia menyebut, Lapor Covid-19 selama ini banyak menerima laporan warga tentang sulitnya mendapat vaksin. "Daftar saja sulit, banyak juga yang kehabisan. Belum lagi di berbagai daerah juga masih banyak yang kesulitan divaksin. Untuk nakes pun juga masih banyak yang belum dapat booster ketiga," tutur Irma.

Sampai berita ini ditulis, Tempo masih mencoba menghubungi Juru Bicara Penanganan Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi untuk meminta penjelasan ihwal pengakuan sejumlah pejabat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster ini.