Wakil Ketua Komite I DPD Siap Kawal Peraturan Pemerintah

Jumat, 20 Agustus 2021 17:51 WIB

Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma

INFO NASIONAL – Terpilih sebagai Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum, siap mengawal berbagai Peraturan Pemerintah yang sedang dibuat sebagai turunan dari UU Otsus yang baru.

“Kita tidak boleh berpangku tangan lagi. Kita justru harus segera bergandeng tangan untuk menginisiasi dan mengawal berbagai Peraturan Pemerintah yang dibuat supaya UU Otsus yang baru, segera dapat dieksekusi,” ujarnya dalam rilis, Jumat, 20 Agustus 2021.

Filep meminta masyarakat Papua menyadari bahwa Peraturan Pemerintah dibuat untuk memberi dampak signifikan bagi perbaikan hajat hidup warga Papua. “Terutama agar anak-anak Papua dihormati martabatnya, sekaligus dapat menjadi motor pembangunan di tanahnya sendiri,” ujarnya.

Filep mengatakan, dirinya mendapat amanat besar saat terpilih sebagai Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Pasalnya, Komite I mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

Adapun lingkup tugas Komite I yakni: Pemerintah daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Advertising
Advertising

Dengan beban kerja tersebut, perjuangan Senator Papua Barat ini terbilang sangat strategis jika dikaitkan dengan eksistensi UU Otsus yang baru, terutama hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Hal itu sejalan dengan kelahiran UU Otsus yang baru, yang juga merupakan bagian dari jasa Filep Wamafma dan rekan, yang sebelumnya juga berada di Komite 1 DPD RI.

“Ketika saya dipilih, saya langsung mengerti langkah-langkah apa yang akan saya lakukan, terutama saat posisi Papua melalui UU Otsus yang baru, harus mendapatkan penguatan atau afirmasi terus-menerus secara legislasi,” kata Filep.

Sebagaimana diketahui, UU Otsus yang baru menyisakan pekerjaan rumah baru, yaitu pembuatan berbagai regulasi turunannya, terutama Peraturan Pemerintah. Cita-cita Filep melalui Komite 1 DPD RI di atas, merupakan langkah besar untuk membuat Papua menjadi lebih baik, terutama bagi mereka yang selama ini terabaikan. (*)

Berita terkait

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

5 hari lalu

Peneliti BRIN: Otsus Papua Tidak Selesaikan Masalah

Otsus Papua bukan merupakan penyelesaian atau resolusi konflik Papua.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

9 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

45 hari lalu

Calon Anggota DPD asal NTT Gugat Hasil Pemilu ke MK

El Asamau menduga ada kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan senator di Nusa Tenggara Timur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

15 Februari 2024

Viral Ikut Nyaleg di DPD Jawa Barat, Siapa Nama Asli Komeng?

Komedian Komeng mencuri perhatian setelah mendapatkan banyak suara pada pemilihan DPD Jawa Barat. Siapa nama asli Komeng?

Baca Selengkapnya

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

17 Januari 2024

5 Caleg DPD RI Dapil DKI Ini Dana Kampanyenya Lebih Besar dari Parpol

Lima caleg DPD RI Dapil DKI memiliki dana kampanye di atas Rp 300 juta atau lebih besar dari LADK Partai Bulan Bintang (PBB) di tingkat nasional.

Baca Selengkapnya

Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

4 November 2023

Hari Ini KPU DKI Umumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD dan DPD pada Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta hari ini resmi merilis daftar calon tetap anggota DPRD DKI dan DPD pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

13 Juli 2023

Ketua Kelompok DPD: Jangan Lupakaan PPHN

Kelompok DPD dan Komisi Kajian Ketatanegaraan di MPR telah lama menyiapkan Rekomendasi Materi PPHN.

Baca Selengkapnya

Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

28 April 2023

Perjuangkan Aspirasi Daerah, Fadel Siap Kembali ke DPD

Fadel mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar calon anggota DPD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres soal Papua, Jatah Dana Otsus Naik Jadi 2,25 Persen

23 April 2023

Jokowi Teken Perpres soal Papua, Jatah Dana Otsus Naik Jadi 2,25 Persen

Jokowi lewat aturan ini menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 untuk jangka waktu 20 tahun.

Baca Selengkapnya