Beberkan Evaluasi PPKM, Luhut: Kami Belum Puas

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 17 Agustus 2021 01:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan evaluasi PPKM Level 4, 3 dan 2 yang dilakukan sejak 7 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Koordinator PPKM Jawa-Bali itu mengklaim, dalam kurun waktu 10 hari ke belakang, sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Di antaranya, ujar dia, tren kasus konfirmasi per tanggal 15 Agustus turun hingga 76 persen dan kasus aktif turun 53 persen dari titik puncaknya. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat dan jumlah kematian terus mengalami penurunan. Namun, kata Luhut, pemerintah tidak akan cepat puas dengan hasil-hasil tersebut.

"Pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian di atas, untuk itu pemerintah akan terus bekerja menuntaskan dan keluar dari badai pandemi ini," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 16 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukannya beberapa waktu lalu, Luhut menyebut masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa wilayah.

"Oleh karena itu langkah-langkah intervensi telah diambil, antara lain dengan melakukan mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi dan memastikan ketersediaan obat serta oksigen concentrator, sehingga kami harapkan dalam minggu depan akan terjadi perbaikan yang signifikan terutama untuk wilayah Bali dan Malang Raya," ujar Luhut.

Luhut juga menyebut tren penurunan terlihat pada angka positivity rate, perawatan pasien, kasus konfirmasi dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa-Bali. Kendati demikian, ujar Luhut, pemerintah saat ini masih waspada karena mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali sebagian besar sudah kembali kepada kondisi normal, sama seperti sebelum kenaikan varian delta terjadi.

"Hal ini mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan dibanding pada awal bulan Juli lalu. Di satu sisi ini menunjukkan ekonomi pulih dengan cepat namun berisiko terhadap meningkatnya kasus pada 2 hingga 3 minggu ke depan jika kita tidak berhati-hati," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah memperpanjang PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa-Bali sampai 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan terdapat tambahan kabupaten/kota yang masuk ke Level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota, sehingga total kabupaten kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten/kota.

Untuk tracing di Jawa-Bali, lanjut Luhut, berdasarkan laporan dari TNI/Polri rasio kontak erat sudah mencapai 5-6 orang untuk setiap 1 pasien positif. "Tentunya ini akan terus kami tingkatkan ke depannya. Apa yang kita capai dalam hal penanganan Covid-19 ini merupakan hal yang baik dalam menyambut hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok hari," ujar Luhut.

DEWI NURITA

Baca Juga: Luhut Sebut Aktivitas Ekonomi Dibuka September, Jika....

Berita terkait

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

13 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

1 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

2 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

2 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

2 hari lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya