Dukcapil Akan Berikan Akses Data Kependudukan ke Puskesos dan SLRT

Reporter

Tempo.co

Kamis, 12 Agustus 2021 12:47 WIB

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh seusai melakukan diskusi digedung KPK, Jakarta, 10 Maret 2017. Diskusi tersebut untuk memaksimalkan seluruh data kependudukan yang ada dalam e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar menjadi Single Identity Number (SIN). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh berharap Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bisa menggunakan data dukcapil berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hak akses bisa diberikan oleh dinas dukcapil setempat.

“Setelah kita buka hak aksesnya nanti kabupaten/kota akan memandu di unit-unit Puskesos Dan SLRT itu bahkan sampai di tingkat desa pun bisa yang penting perlindungan data aslinya bisa dijaga,” kata Zudan dalam webinar daring 'Mengembangkan Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional' pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Zudan mengatakan jika bisa dilakukan, dukcapil akan terus melakukan pembaruan data dari tingkat desa memisalkan dengan menggunakan peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdata dengan jumlah 174 juta. Ia menambahkan, di setiap harinya: ada data yang baru lahir, data yang meninggal, data yang bercerai hingga peserta yang pindah keluar kabupaten/kota maupun yang masuk kabupaten/kota, akan terus termonitor dengan melaporkan ke Dukcapil atau Puskesos.

Ia menambahkan dari integrasi ini akan lebih cepat menuju satu data kependudukan dan satu data sistem jaminan sosial nasional. ”Dengan Puskesos dan SLRT ini menjadi layanan terpadu dan bisa terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Ri

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersama Puskesos juga akan melakukan integrasi pengelolaan data. ”Kalau kita lihat, kita memiliki 2 lembaga di tingkat kabupaten dan provinsi yang bisa diintegrasikan. Ini merupakan langkah bagus menuju sitem jaminan perlindungan sosial yang lebih intergratif dan lebih terpadu,” ujarnya.

Advertising
Advertising

MEGA SAFITRI

Baca: Risma: Peran Puskesos dan SLRT Penting untuk Selesaikan Masalah Kemiskinan

Berita terkait

Tegakkan Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu dan Kemendagri Lakukan Ini

21 jam lalu

Tegakkan Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu dan Kemendagri Lakukan Ini

Bawaslu mengingatkan jajaran pengawas cermat terhadap laporan dan temuan dalam kampanye Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dirjen Bina Pemdes Sebut P3PD Mampu Mempersingkat Waktu Pelatihan Aparatur Desa

1 hari lalu

Dirjen Bina Pemdes Sebut P3PD Mampu Mempersingkat Waktu Pelatihan Aparatur Desa

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dapat mempersingkat waktu pelatihan bagi aparatur desa.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Luncurkan LMS Pamong Desa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa

2 hari lalu

Kemendagri Luncurkan LMS Pamong Desa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa secara digital.

Baca Selengkapnya

LMS Pamong Desa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa Secara Digital

2 hari lalu

LMS Pamong Desa Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa Secara Digital

LMS Pamong Desa hadir sebagai solusi digital untuk memperkuat kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia dengan akses pelatihan yang mudah dan efisien.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Bersama BPJS Ketenagakerjaan Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Kelembagaan Desa

2 hari lalu

Kemendagri Bersama BPJS Ketenagakerjaan Fasilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Kelembagaan Desa

Penandatangan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baca Selengkapnya

Dirjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Desa dalam Pelayanan Publik

7 hari lalu

Dirjen Bina Pemdes Tegaskan Pentingnya Desa dalam Pelayanan Publik

Desa bukan kasta pemerintahan yang lebih rendah. Desa justru merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

8 hari lalu

Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

Desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Turun

8 hari lalu

Tito Karnavian Tegaskan Daya Beli Masyarakat Tidak Turun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik dan daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Menurutnya, hal ini bisa dilihat dari inflasi yang terjaga per September sebesar 1,84 persen year on year (yoy).

Baca Selengkapnya

Temu Karya Nasional, Tito Karnavian Dorong Semangat Wujudkan Indonesia Emas 2045

8 hari lalu

Temu Karya Nasional, Tito Karnavian Dorong Semangat Wujudkan Indonesia Emas 2045

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serukan optimistis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tito mengatakan, beberapa lembaga internasional menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara terbesar di dunia pada 2045.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Gelar Temu Karya dan Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi 2024

8 hari lalu

Kemendagri Gelar Temu Karya dan Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa menggelar Temu Karya Nasional dan Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi 2024,

Baca Selengkapnya