TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengkritik Kejaksaan Agung yang belum memecat Pinangki Sirna Malasari. MAKI menyebut meskipun sudah berstatus terpidana, Pinangki masih mendapatkan gaji.

“Belum dipecat sebagai PNS, dan diduga mendapatkan gaji 50 persen dari gaji pokok,” kata Boyamin lewat pesan teks, Kamis, 5 Agustus 2021.

Boyamin berkata Pinangki saat ini masih berstatus nonaktif. Dia mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memecat Pinangki karena proses hukumnya sudah inkrah. “Sesuai ketentuan hukum orang melakukan korupsi dan putusannya sudah inkrah maka langsung diberhentikan dengan tidak hormat,” kata dia.

Sebelumnya, MAKI juga memprotes kejanggalan sikap kejaksaan dalam kasus Pinangki. Boyamin memprotes Pinangki yang tidak kunjung dijebloskan ke penjara setelah vonis inkrah.

Setelah diprotes MAKI, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjebloskan Pinangki Sirna Malasari ke penjara, pada 2 Agustus 2021. "Sudah kami bawa ke lapas untuk menjalani pidana penjara hari ini," kata Kepala Kejari Jakarta Pusat Riono Budi Santosos, lewat pesan tertulis, Senin, 2 Agustus 2021.

Riono mengatakan Pinangki dieksekusi ke Lapas Wanita Kelas II A Tangerang. Ia akan menjalani hukuman selama 4 tahun.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah membacakan vonis untuk Pinangki sejak Juni 2021. Pengadilan memvonis Pinangki bersalah menerima uang dari Djoko Tjandra. Pinangki dihukum 4 tahun penjara. Atas putusan itu, kejaksaan tidak mengajukan kasasi.

Hukuman tingkat banding memangkas hukuman Pinangki dari yang sebelumnya 10 tahun penjara. Selaku penegak hukum, Pinangki terbukti melakukan tiga perbuatan pidana, yaitu terbukti menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra, pemufakatan jahat dan pencucian uang.

Baca: Kejaksaan Akhirnya Jebloskan Pinangki ke Lapas Wanita Tangerang