TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah hati-hati dalam menerapkan perpanjangan PPKM level 4 dengan sejumlah penyesuaian. Alasannya, di beberapa daerah sejumlah indikator menunjukkan kasus Covid-19 masih tinggi.

"Meskipun sudah ada tren penurunan kasus, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan," kata Puan dalam keteranga tertulis, Senin 26 Juli 2021.

Ia berharap PPKM Level 4 bisa menurunkan semua indikator laju penularan COVID-19, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isolasi mandiri (isoman) tidak lapor.

"Justru di sana tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM level 4 diterapkan," ujarnya.

Dia menjelaskan pemerintah ke depan harus lebih responsif terhadap setiap perubahan kondisi penularan COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah. Menurut dia, dalam kondisi penyesuaian PPKM seperti saat ini pemerintah harus lebih sigap mengambil tindakan jika tiba-tiba terjadi peningkatan laju penularan COVID-19.

"Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM level 4 disesuaikan untuk sektor usaha kecil, berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem," katanya.

Puan juga mengingatkan agar pemerintah tak memainkan data. "Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali," ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengingatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan, dan tempat-tempat isolasi terpusat.

Selain itu, dia mengaku bersyukur terkait sektor usaha kecil yang disesuaikan dalam PPKM level 4 karena para pelaku usaha bisa kembali beraktivitas dan bergotong royong menggerakkan ekonomi rakyat.

Namun Politikus PDIP ini mengingatkan agar para pelaku usaha ikut bergotong royong dalam menerapkan protokol kesehatan dan taat pada aturan yang ada.

“Misalnya kalau warung makan diizinkan buka sampai pukul 20.00 WIB, jangan sampai ada yang lewat waktu dan durasi waktu makan 20 menit, kita sadar hal ini paling sulit diawasi petugas. Karena itu perlu kesadaran tinggi para pedagang untuk taat aturan tanpa harus diawasi," katanya.

Puan meminta pemerintah harus memperhatikan masyarakat pekerja nonesensial yang berpenghasilan harian dan bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka. Menurut Puan Maharani, DPR RI akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran.

Baca: Mensos Risma: Program Bansos Sudah Berjalan Sebelum PPKM Level 4