INFO NASIONAL-Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat cukup efektif untuk mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat. "Kegiatan masyarakat berkurang," ujarnya saat wawancara dengan sejumlah stasiun televisi dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang Rabu, 21 Juli 2021.

Menurut Gubernur, masyarakat Banten merupakan masyarakat religius dan mayoritas di pedesaan. Perlu internalisasi dan pembiasaan kepada masyarakat untuk memakai masker sebagai kebiasaan atau budaya baru. "Ini perlu diinternalisasi melalui para tokoh agama dan tokoh masyarakat," katanya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, Provinsi Banten masuk kategori patuh dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) termasuk pemakaian masker. "Memang tidak sangat patuh, bukan kurang patuh," ujar Gubernur. "Data dari Satgas Covid-19, penting bagi kami untuk melakukan law enforcement. Dan ini akan kita lakukan terus-menerus," ujarnya.

Gubernur menjelaskan, Satgas Covid-19 Provinsi Banten memberikan sedikit kelonggaran kepada kelompok-kelompok marginal dan kelompok tertentu. "Kita tetap melakukan tindakan tegas, tapi persuasif," ujar. "Kita berharap ada perubahan signifikan dengan sisa waktu yang ada," katanya.

Gubernur Banten juga mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Rp 600 ribu per bulan kepada masyarakat terdampak selama tiga bulan. "Kementerian Sosial juga sudah menggelontorkan. Saat ini Kepolisian memberikan bantuan beras dan ditambah TNI memberikan bantuan obat. Saling melengkapi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat," ujarnya.

Terkait pelaksanaan vaksinasi, Gubernur Wahidin menjelaskan, alokasi dari Pemerintah Pusat memprioritaskan DKI Jakarta dan Banten serta daerah-daerah lainnya. "Soal oksigen, Provinsi Banten tidak kekurangan. Produsen oksigen ada di Banten. Mereka sudah menyumbang, oksigen, tabung, dan dispenser," katanya.

Di kesempatan Terpisah, Staf Khusus Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengapresiasi koordinasi Gubernur Banten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Banten.(*)