Politikus Gerindra Dorong Pemerintah Lanjutkan PPKM Darurat hingga 17 Agustus

Senin, 19 Juli 2021 06:52 WIB

PPKM Darurat Targetkan Tekan Penularan Kasus Hingga 10 Ribu Per Hari | Foto: dok.Kemenkominfo

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Kamrussamad mendorong pemerintah melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga 17 Agustus mendatang. Dia juga mengusulkan cakupan PPKM darurat diperluas.

"Kami memberikan dorongan agar pemerintah melanjutkan dan memperluas PPKM darurat sampai 17 Agustus 2021," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis, Ahad, 18 Juli 2021.

Kamrussamad mengatakan, perpanjangan PPKM darurat juga mesti diikuti kebijakan fiskal berupa bantuan tunai untuk masyarakat. Khususnya bagi para pedagang pasar, warung Tegal (warteg), kedai kopi, tukang tambal ban motor, bengkel tradisional, buruh, serta pekerja.

Kamrussamad mengapresiasi pemerintah telah melibatkan Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. Ia menilai pelibatan tersebut sudah tepat lantaran secara psikologis membuat rakyat merasa lebih terjamin dan terlindungi.

Menurut Kamrussamad, pemerintah mesti memastikan tingkat vaksinasi program sudah mencapai 70 persen pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-76 nanti. Begitu pula tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) harus kembali ke posisi 70 persen.

Advertising
Advertising

"Layanan medis rakyat isoman terjangkau 70 persen berupa paket obat gratis dan paket sembako," kata anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Kamrussamad menilai akan sangat berbahaya jika PPKM darurat tak diperpanjang. Mengingat, tingkat vaksinasi Covid-19 baru mencapai 30 persen dengan tingkat keterisian rumah sakit masih mencapai 120 persen, dan jutaan warga isoman (isolasi mandiri) belum terjangkau layanan medis.

"Sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan angka kematian tembus 5.000 orang per hari karena tidak terjangkau layanan medis," ujar Kamrussamad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan perpanjangan PPKM darurat akan diumumkan sekitar awal pekan ini. Pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat serta mengkaji apakah kebijakan itu perlu diperpanjang.

Menurut Luhut, selama masa PPKM Darurat, sudah terlihat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Itu berdasarkan hasil pemantauan dari Google Traffic, Facebook Mobility, dan Light Night dari NASA.

Baca juga: Lapor Covid-19: Lebih dari 650 Orang Meninggal saat Isolasi Mandiri sejak Juni


BUDIARTI UTAMI PUTRI | SYAHARANI PUTRI

Berita terkait

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

3 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan tidak ada komunikasi yang macet antara Prabowo dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Menantu Jokowi, Bobby Nasution Masuk Bursa Gerindra untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Menantu Jokowi, Bobby Nasution Masuk Bursa Gerindra untuk Pilgub Sumut

Bobby Nasution mengaku sudah menyampaikan niatnya kepada sejumlah partai untuk maju sebagai calon gubernur.

Baca Selengkapnya

Namanya Masuk Bursa Pilgub Jateng, Sudaryono: Saya Diperintah Pak Prabowo

21 jam lalu

Namanya Masuk Bursa Pilgub Jateng, Sudaryono: Saya Diperintah Pak Prabowo

Berdasarkan survei internal Gerindra, nama Sudaryono memiliki elektabilitas untuk maju sebagai cagub Jateng.

Baca Selengkapnya

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

22 jam lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?

22 jam lalu

Pilkada Solo 2024: Gerindra Serahkan Wayang Srikandi ke Astrid Widayani, Apa Artinya?

Astrid Widayani mendaftar ke Gerindra dan PSI untuk Pilkada Solo karena kedua parpol memiliki semangat yang sejalan dengannya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

1 hari lalu

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

1 hari lalu

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama, Ketum Golkar: Silakan Kalau Mau Oposisi

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan Pihak yang Ogah Kerja Sama, Ketum Golkar: Silakan Kalau Mau Oposisi

Menurut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dalam pemerintahan selalu ada yang mendukung atau menjadi koalisi dan menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

1 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya