TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap 73,8 persen masyarakat menyakini adanya potensi penyimpangan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19. Rinciannya, 20,1 persen responden mengatakan sangat besar dan 53,6 persen menyatakan cukup besar.

"Potensi penyalahgunaan anggaran diyakini sebagian besar masyarakat," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei secara daring pada Ahad, 18 Juli 2021.

Meski begitu, 50,1 persen masyarakat merasa sangat atau cukup yakin bahwa pemerintah dapat menjamin penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin agar tidak dikorupsi. Adapun untuk mereka yang tidak yakin sebesar 41,2 persen.

Selain itu, total 63,7 persen responden merasa sangat yakin dan cukup yakin bahwa pemerintah akan dapat memenuhi target untuk memberi vaksin kepada 181,5 juta orang pada akhir 2021. Namun, 28,5 persen menyatakan tidak yakin.

Djayadi mengatakan, mereka yang menyatakan ketidakyakinan pemerintah akan memenuhi target pemberian vaksinasi hampir merata di seluruh aspek survei.

"Dari segi gender, usia, etnis, pendidikan atau pun kelas pendapatan," kata Djayadi. Sementara dari segi wilayah yang tidak yakin dengan kemampuan pemerintah adalah Sumatera dengan 33,6 persen, Jawa Barat 34,1 persen, dan Jawa Tengah 38,9 persen.

Survei ini dilakukan dengan telepon pada 20-25 Juni 2021 dengan basis respondennya yang terpilih secara acak berdasarkan survei LSI selama 3 tahun terakhir. Ada 7.477 yang berhasil telepon, ada 1.200 responden yang berhasil diwawancarai. Margin of error dalam penelitian ini 2,88 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ANDITA RAHMA

Baca juga: LSI: 33,6 Persen Masyarakat Merasa Peluang Tertular Covid-19 Rendah