Program Kerja TP-PKK di Daerah Diharapkan Sinergi dengan Program Pemerintah Daerah

Rabu, 14 Juli 2021 13:40 WIB

Program Kerja TP-PKK di Daerah Diharapkan Sinergi dengan Program Pemerintah Daerah | Foto: dok.Kemendagri

Jakarta - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian berharap program kerja TP-PKK di daerah senantiasa bersinergi dengan program pemerintah daerah. Karena itu, TP-PKK perlu memahami berbagai program unggulan dan prioritas yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui pemahaman itu, TP-PKK dapat memetakan pelaksanaan 10 program pokok yang diemban TP-PKK.

Selain itu, program kerja juga perlu disusun sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. “Ibu-ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi masing-masing agar bisa membuat program kerja yang berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing sejalan dengan pengelolaan 10 program PKK tersebut,” ujar Tri Tito Karnavian pada acara pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jambi secara virtual, Rabu (14/7/2021).

Adapun Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah yang dilantik adalah Vera Rompas Mastura. Sedangkan Ketua TP-PKK Provinsi Jambi yang dilantik yakni Hesnidar Haris. Keduanya merupakan istri dari masing-masing kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020.

Tri menyadari, keberhasilan pelaksanaan program TP-PKK tak lepas dari keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan serta fasilitasi dari mitra kerja. Karena itu, program Pemerintah termasuk di tingkat daerah yang berkaitan dengan peran masyarakat, diharapkan dapat melibatkan peran TP-PKK.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga berharap agar Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Jambi dapat memberi perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan program TP-PKK. Terlebih mereka merupakan Ketua Pembina TP-PKK di daerahnya masing-masing. “Kiranya dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap program-program PKK,” harap Tri.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

8 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

8 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

15 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

25 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

36 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

36 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

36 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya

Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

44 hari lalu

Perkara Korupsi IPDN, Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 4,6 Miliar

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan Dudy Jocom terbukti bersalah dalam dugaan korupsi IPDN di 3 kabupaten.

Baca Selengkapnya