Polisi meminta pengunjung untuk meninggalkan pantai dalam masa PPKM Darurat di Pantai Canggu, Kuta Utara, Bali, Ahad, 4 Juli 2021. Menurut data Infocorona.baliprov.go.id, terdapat tambahan 355 kasus baru Covid-19 per hari ini, dengan kasus aktif 2.360 pasien, dengan 21 WNA. Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengancam mendeportasi warga negara asing jika terbukti melanggar aturan PPKM Darurat Jawa-Bali.
"Direktorat Jenderal Imigrasi bisa menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian, pendeportasian hingga penangkalan masuk ke Indonesia," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara di Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021.
Menurut Arya Ditjen Imigrasi mendapatkan banyak laporan tentang pelanggaran protokol kesehatan oleh WNA. Misalnya tidak mengenakan masker saat keluar rumah, berkumpul tanpa jaga jarak, bahkan ada yang mengampanyekan menentang kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. "Sumber laporannya macam-macam, ada yang melalui media sosial, live chat dan juga surat elektronik," ujarnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan serta ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. "Jika ada WNA kedapatan melanggar protokol kesehatan akan diproses pihak berwenang," kata dia.
Bila sudah dinyatakan bersalah, maka Ditjen Imigrasi bisa mendeportasi WNA tersebut. Pendeportasian WNA yang melanggar protokol kesehatan sebelumnya sudah pernah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar terhadap WB, warga negara Suriah yang menggelar kegiatan yoga massal di Gianyar.
Kantor Imigrasi Ngurah Rai juga pernah mendeportasi LS seorang warga negara Rusia yang melakukan lelucon cat wajah menyerupai masker. Karena itu Ditjen Imigrasi meminta masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh WNA di lingkungannya.
Soal pelanggaran PPKM Darurat ini, Ditjen Imigrasi juga menyediakan saluran resmi baik melalui surat elektronik (humas@imigrasi.go.id), media sosial @ditjen_imigrasi maupun bisa menghubungi live chat di www.imigrasi.go.id. "Semua masukan kami tampung dan akan ditindaklanjuti oleh petugas imigrasi yang berada di lapangan," ucap dia.
