2INFO NASIONAL - Kementerian Sosial mulai mendistribusikan telur rebus kepada masyarakat. Menteri Sosial Tri Rismaharini meninjau aktivitas perebusan dan pengepakan telur di tenda Tagana di halaman belakang kantor Kementerian Sosial.

Sebanyak 5.500-an orang menerima masing-masing dua butir telur matang. Telur disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan RT/RW di sekitar kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Menurut Risma, pandemi telah mengakibatkan banyak masyarakat berkurang pendapatannya. Hal ini membuat mereka tidak mampu menyediakan kebutuhan protein yang justru dibutuhkan untuk melawan serangan virus.

“Pandemi membuat masyarakat kurang mampu tidak bisa mencukupi kebutuhan protein. Oleh karena itu kita bantu masyarakat dengan memberikan bahan makanan dengan asupan tinggi protein, seperti telur untuk meningkatkan daya tahun tubuh,” kata Risma saat meninjau aktivitas pengolahan telur di halaman belakang kantor Kemensos, Rabu, 23 Juni 2021.

Kemensos mendapatkan stok telur sebanyak 110 ikat atau setara dengan 1.650 kg (1,65 ton) diterima pada tanggal 21 Juni. Sebelumnya diterima lagi 67 ikat atau setara dengan 1.000 kg (1 ton).

Sebanyak 3.169 orang menerima telur melalui LKS di DKI Jakarta. Dan 1.200 orang melalui RT/RW di sekitar kantor Kemensos. Untuk keperluan memasak, dibantu relawan Tagana sebanyak 30 orang.

Risma menyatakan, ada alasan tersendiri telur didistribusikan kepada masyarakat dalam keadaan matang. “Harus matang. Kalau diberikan kepada masyarakat dalam keadaan mentah nanti beresiko. Dengan mengkonsumsi telur, diharapkan dapat membantu asupan protein dan meningkatkan daya tahun tubuh,” katanya.

“Kami memiliki peralatan memasak sehingga berinisiatif untuk mengolahnya terlebih dahulu, agar siap dikonsumsi karena jika diberikan mentah akan berisiko pecah,” sambung Risma.

Apakah warga masyarakat lainnya akan menerima telur matang juga, Risma sebut masih akan menunggu evaluasi lebih lanjut. “Nanti kita lihat dulu ya,” ucapnya.

Komisi VIII DPR-RI mendukung langkah-langkah pemerintah melalui Kementerian Sosial yang tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program bantuan sosial.

Dalam pertemuan dengan Mensos hari ini, anggota Komisi VIII DPR-RI Achmad mendiskusikan tiga topik. Yakni perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar semakin berkualitas dan tepat sasaran, inovasi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui rekening penerima, dan peningkatan program pemberdayaan.

“Kami mendukung langkah-langkah Kemensos. Saat ini kan Bu Risma sedang melakukan perbaikan DTKS, BPNT tidak lagi berupa barang tapi non tunai, dan juga program pemberdayaan,” kata Achmad usai bertemu dengan Risma di ruang kerjanya.

Di antara sejumlah contoh data tidak valid, antara lain ada masyarakat yang layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan. Dan sebaliknya, ada yang tergolong mampu, namun mendapatkan bantuan. “Kami mendukung langkah-langkah perbaikan data penerima bantuan sehingga kualitas data lebih baik dan semakin tepat sasaran,” katanya.

Achmad juga berharap, program pemberdayaan bisa dipahami dan diperluas kepada lapisan masyarakat lain. Sasaran yang dimaksud adalah masyarakat kurang mampu di sektor nelayan, perkebunan, dan usaha mikro menengah.

“Program pemberdayaan sangat mulia. Terlebih masa pandemi ini kan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kemiskinan meningkat. Kami tentu saja sangat mendukung. Sejalan dengan itu, perlu adanya evaluasi lebih sistematis di lapangan untuk menekan adanya penyimpangan,” katanya.(*)