TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), Ferry Musirdan Baldan mengatakan pembentukkan Panitia Khusus (Pansus) Bulog II sudah tidak relevan lagi. Dan tidak mendapat respon oleh sebagian anggota DPR. Hal ini, kata dia, tercermin dari sedikitnya jumlah anggota Rapat Paripurna DPR yang memberikan tepuk tangan disaat anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Tari Siwi Utami mendesak pembentukkan Pansus. ”Jangankan isinya, terhadap maju mundurnya pembaca minimal kan ada tepuk tangan untuk memberi semangat,” kata Ferry kepada wartawan di sela-sela rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (21/9). Dinginnya respon, kata dia, menunjukkan bahwa sejatinya banyak anggota dewan yang bisa berpikir lebih rasional. Sebab, apabila dituruti keinginan pembentukan Pansus Bulog II ini nantinya akan menggiring dewan pada penanganan masalah politik yang berkait diantara anggota dewan saja. ”Tidak terkait dengan orang luar sekalipun, tidak terkait dengan masyarakat yang sedang ada beban,” ujarnya, mencoba menyakinkan. Saat diminta menanggapi usulan pembentukkan Pansus oleh FKB. Dan disorotinya isi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 190/1998 tentang Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan yayasan terpilih, Ferry justru melihat kedua hal tersebut justru memperkuat posisi Akbar Tandjung. Menurut dia, berkaitan dengan keppres tersebut adalah juga adalah tiga aspek keuangan, yakni otoritas, penyimpan, dan penyusunan laporan. ”Otoritas pada presiden (Habibie -Red), penyimpannya Rahardi Ramelan, penataan laporannya ada pada Ruskandar. Akbar tidak terkait,” kata dia. Sedangkan, mengenai kenapa dipilih yayasan yang tidak terkenal yang dipilih untuk menyalurkan dana non-neraca tersebut, Ferry menjawab singkat. “Masa bikin yayasan ketuanya harus artis atau selebris, kan jadi aneh?” kilahnya. Dia juga berharap agar masalah tersebut tidak dipersepsikan secara berlebihan, sehingga terlihat titik-titik lemahnya. Seperti diketahui, usulan pembentukkan Pansus Bulog II tersebut akan dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, disampaikan dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi. Menurut Daryatmo Mardiyanto, Sekretaris FPG secara terpisah menyatakan bahwa fraksinya telah mempersiapkan penyusunan pendapat akhir tersebut. (Zacharias Wuragil-Tempo News Room)