Pengusaha Jawa Timur Sulit Patuhi Keputusan Gubernur

Reporter

Editor

Jumat, 21 November 2008 22:53 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya :Meskipun telah dinyatakan final, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur tetap keberatan dengan besaran upah minimum kabupaten/ kota yang disahkan oleh panjabat Gubernur Jawa Timur pada Rabu kemarin.

Menurut Wakil Ketua I Apindo Jatim Ridwan Sugianto Harjono bila hasil keputusan itu dilaksanakan, dampaknya ratusan pabrik di Jatim terancam bangkrut dan akan ada puluhan ribu buruh yang dirumahkan.

Perusahaan yang lebih dulu akan terkena imbas dari keputusan itu, ujar Ridwan, ialah industri padat karya atau yang masih bertumpu pada tenaga manusia seperti pabrik tekstil, rokok dan sepatu. "Pemerintah silahkan memutuskan, tapi pengusaha tidak akan melaksanakan keputusan itu," kata Ridwan, di Surabaya, Jumat (21/11).

Apindo Jatim, kata Ridwan, akan segera mengirimkan surat protes kepada penjabat gubernur agar besaran upah itu direvisi lagi. Selain memprotes besaran upah, Apindo Jatim juga mempersoalkan keputusan penjabat gubernur yang tidak didasarkan oleh hasil rapat Dewan Pengupahan Jatim. "Buat apa dewan pengupahan dibentuk kalau kemudian diabaikan," kata Ridwan.

Sementara itu PT Maspion dikabarkan akan merumahkan 2 ribu karyawannya yang berada di unit Maspion II, Buduran, Sidoarjo. Menurut Dwi, salah seorang karyawan Maspion II, isu akan adanya pemutusan hubungan kerja besar-besaran itu telah santer terdengar oleh kalangan buruh. "Teman-teman di pabrik pada resah," kata Dwi.

Namun Suharto, Wakil Direktur PT Maspion, membantah kabar tersebut. Menurut dia, kalaupun ada pemutusan hubungan kerja masalahnya bukan semata-mata karena kenaikan upah minimum, tapi lebih banyak disebabkan oleh lesunya pasar mereka di luar negeri karena imbas krisis global.

Selama ini, kata Suharto, pasar terbesar produk-produk Maspion berada di Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Timur Tengah. Namun ada tengara negara-negara tersebut akan menyetop produk Maspion karena krisis finansial. "Kalau kurs dollar terus membubung hingga Rp 15 ribu, pemutusan hubungan kerja itu tak bisa dihindari," kata Suharto.

Suharto menambahkan, pekan lalu produsen alat-alat rumah tangga itu terpaksa menutup tiga dari 50 unit pabriknya karena kerugian yang dialami mencapai 90 persen. Namun karena proses pemutusan hubungan kerja itu melalui ketentuan yang berlaku, gejolak buruh pun tidak sampai terjadi. "Saya tidak dapat menjamin hal ini tak terulang pada pabrik-pabrik Maspion lainnya," kata Suharto.

Kukuh S Wibowo

Advertising
Advertising

Berita terkait

Parlemen Korea Selatan Loloskan RUU Investigasi Tragedi Hallowen 2022, Selanjutnya?

6 menit lalu

Parlemen Korea Selatan Loloskan RUU Investigasi Tragedi Hallowen 2022, Selanjutnya?

Tragedi Itaewon Hallowen 2022 merupakan tragedi kelam bagi Korea Selatan dan baru-baru ini parlemen meloloskan RUU untuk selidiki kasus tersebut

Baca Selengkapnya

Bila Justin Hubner Benar-benar Absen, Timnas U-23 Indonesia Dinilai Akan Kesulitan saat Hadapi Guinea di Playoff Olimpiade 2024

8 menit lalu

Bila Justin Hubner Benar-benar Absen, Timnas U-23 Indonesia Dinilai Akan Kesulitan saat Hadapi Guinea di Playoff Olimpiade 2024

Peluang Timnas U-23 Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris akan semakin berat apabila Justin Hubner absen pada laga playoff melawan Guinea.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

11 menit lalu

Antisipasi Protes Anti-Israel, Penyelenggara Eurovision Larang Pengibaran Bendera Palestina

Keputusan penyelenggara Eurovision diambil meskipun ketegangan meningkat seputar partisipasi Israel

Baca Selengkapnya

Belum Kunjung Mulai CPNS 2024, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai

19 menit lalu

Belum Kunjung Mulai CPNS 2024, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai

Kemenpan RB menjelaskan ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman CPNS tahun ini.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

33 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

40 menit lalu

Amnesty International Kecam Polisi Masuk ke dalam Kampus dan Menangkap Mahasiswa di Makassar

Amnesty International kecam kekerasan polisi di dua kampus di Makassar saat Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT di ITB dan Temuan Senyawa Penghambat Kanker Mengisi Top 3 Tekno Hari Ini

49 menit lalu

Kenaikan UKT di ITB dan Temuan Senyawa Penghambat Kanker Mengisi Top 3 Tekno Hari Ini

Kenaikan UKT bagi mahasiswa angkatan 2024 di ITB memuncaki Top 3 Tekno Tempo hari ini, Sabtu, 4 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

50 menit lalu

Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

Pemerintah Kota Bandung ingin menghidupkan kembali Jalan Braga yang menjadi ikon kota sebagai tujuan wisata.

Baca Selengkapnya

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

1 jam lalu

LPEM UI Sebut Tiga Sumber Inflasi, Rupiah sampai Konflik Iran-Israel

Inflasi April 2024 sebesar 3 persen secara year on year.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 jam lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya