Antisipasi Wisma Atlet Penuh, Barak TNI-Polri Disiapkan Buat Tampung Pasien Covid-19

Selasa, 15 Juni 2021 15:10 WIB

Mobil ambulance membawa pasien saat tiba di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, 13 Juni 2021. Tower tambahan dibuka untuk mengatasi jumlah pasien Covid-19 yang melonjak setelah libur Lebaran 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan barak TNI dan Polri sebagai tambahan tempat isolasi. Sebab, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mulai membludak. Hingga Selasa pagi, jumlah pasien mencapai 5.453 orang.

"Sekarang kan (pasien) rumah sakit wisma atlet semua naik, tapi kita sudah siapkan (tambahan). Menurut laporan dari Pak Gubernur, sudah ada tempat barak TNI-Polri supaya masyarakatnya langsung bisa di-cover itu aja," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi usai mengikuti rapat dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 15 Juni 2021.

Data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 per 11 Juni 2021 menunjukkan, kasus Covid-19 di Jakarta melonjak 302 persen dalam 10 hari. Dalam lima hari terakhir, penambahan kasus harian bahkan melebihi 2.000 kasus per hari dan trennya selalu meningkat. Peningkatan kasus ini merupakan imbas libur Lebaran.

Seiring dengan kenaikan kasus, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) juga meningkat hingga melewati ambang batas aman 60 persen.

Pada Senin kemarin, jumlah pasien Covid-19 di Wisma Atlet tercatat 5.028 orang dari kapasitas 7.937 pasien. Pagi tadi, pasien bertambah 425 orang sehingga total pasien mencapai 5.453 orang.

Advertising
Advertising

Baca juga: UGD Wisma Atlet Penuh, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

10 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya