TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris meminta pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk meredam angka penularan kasus Covid-19 yang melonjak saat ini. Ia mengatakan langkah ini juga demi mengantisipasi kolapsnya fasilitas kesehatan karena keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate melampaui batas.

"Dalam kondisi darurat seperti ini, rem harus ditarik oleh pusat, tidak lagi oleh daerah dengan berdasarkan sistem zonasi (merah, oranye, kuning, hijau) sebagaimana aturan PPKM Mikro," kata Charles dalam keterangannya, Ahad, 13 Juni 2021.

Charles mengatakan langkah ini harus dilakukan secara nasional, tak cukup dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang selama ini dilakukan. Apalagi, kata Charles, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan indikasi bahwa ada pemerintah daerah yang sengaja mengurangi testing hanya demi mengejar status zona hijau di wilayahnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan lonjakan drastis penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran lalu telah berdampak pada meroketnya bed occupancy rate (BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Merujuk data Kementerian Kesehatan per Jumat, 11 Juni lalu, BOR di empat provinsi sudah melewati batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) 60 persen.

Daerah itu adalah Jawa Tengah (65 persen), DKI Jakarta (63 persen), Jawa Barat (62 persen), dan Kalimantan Barat (61 persen). Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta bahkan BOR sudah sampai 75 persen.

Menurut Charles, angka BOR di empat provinsi itu amat mengkhawatirkan. Apalagi, kata dia, beberapa laporan dari daerah menyatakan ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD. Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps," kata Charles.

Charles mengingatkan dengan kondisi ledakan Covid-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya. Ia mewanti-wanti agar tak ada kondisi yang ditutup-tutupi.

"Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya ledakan Covid-19 yang mungkin terjadi tidak sampai sedestruktif seperti di India," ucapnya ihwal kenaikan kasus Covid-19.

Baca juga: Bupati Kudus Minta Warga Tak Khawatir soal Varian Baru Covid-19

BUDIARTI UTAMI PUTRI