TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah memilih revisi terbatas terhadap Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mencegah penyalahgunaan internet dan media sosial.

"Ada survei yang mengatakan, Indonesia itu (pengguna) medsosnya termasuk level yang sangat brutal," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu, 9 Juni 2021.

Adapun beberapa pasal dalam UU ITE yang akan direvisi, yakni; Pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain itu, akan ada penambahan satu pasal yakni 45C. Draf revisi saat ini sedang dikerjakan Kemenkumham untuk selanjutnya dibawa ke proses legislasi.

Ia berjanji revisi UU ITE bisa menyelesaikan polemik soal pasal karet yang selama ini dipermasalahkan dan memakan korban.

"Soal UU ITE, revisi terbatas kita akan ajukan. Kita akan mempersempit, mempertegas supaya jangan karet dia, kita sudah sepakat itu, supaya jangan karet," kata Yasonna .

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut, revisi tidak akan memperluas substansi, melainkan memperjelas substansi. Salah satu substansi yang bakal diperjelas misalnya mengenai ujaran kebencian.

"Agar tidak ditafsirkan macam-macam, ya kita beri tahu, ujaran kebencian itu apa. Misalnya mendistribusikan informasi, sekarang ditambah, mendistribusikan dengan maksud diketahui umum. Kalau pribadi ke pribadi, tidak bisa termasuk pencemaran, tidak bisa dihukum," ujar Mahfud, kemarin.

"Jadi, revisi itu menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah yang dalam UU tersebut," lanjut Mahfud.

Selain ujaran kebencian, revisi UU ITE juga akan mencakup sejumlah substansi lainnya yang berkaitan penyebaran berita bohong, perjudian online, kesusilaan, pencemaran nama baik, dan penghinaan.

DEWI NURITA

Baca: Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Meresahkan