Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwikorita Karnawati (ketiga dari kiri) dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono (kedua dari kiri) saat menggelar konferensi pers di Kantor BMKG, Jakarta Pusat, Jumat 15 November 2019. BMKG menggelar konferensi pers terkait gempa berkekuatan 7,1 magnitudo dan berpotensi tsunami di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tempo/Dias Prasongko
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan 8,7 magnitudo yang diikuti tsunami 29 meter di pesisir Pantai Selatan Jawa Timur bersifat potensi dan bukan prediksi.
"Keterangan ini adalah potensi bukan prediksi yang pasti, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang tahu," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno mengutip Antara, Minggu, 6 Juni 2021.
Informasi tersebut berdasarkan hasil kajian dan pemodelan para ahli yang disampaikan pada diskusi bertajuk Kajian dan Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami di Jawa Timur, zona lempeng selatan Jawa memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum 8,7. Bambang mengatakan Indonesia sebagai wilayah yang aktif dan rawan gempa bumi memiliki potensi yang dapat terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan magnitudo.
Ia menegaskan sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat, baik soal waktu maupun kekuatan gempa. "Sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa bumi," tutur Bambang.
Sebelumnya, ramai di media sosial ihwal informasi seputar potensi gempa berkekuatan magnitudo 8,7 yang diikuti tsunami setinggi 29 meter di kawasan Jawa Timur. Sejumlah netizen ikut merespons seputar hal itu.
Bambang melanjutkan BMKG melakukan upaya mitigasi struktural dan kultural dengan membangun bangunan aman gempa dan tsunami. "Pemerintah daerah dengan dukungan Pemerintah Pusat dan pihak swasta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai," ujar Bambang.
BPBD memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan telah terpelihara dengan layak dan terjaga selama 24 jam untuk meneruskan peringatan dini dari BMKG.
Pemerintah daerah dengan pusat, kata Bambang, menata tata ruang pantai rawan agar aman dari bahaya tsunami dengan menjaga kelestarian ekosistem pantai sebagai zona sempadan untuk pertahanan terhadap gelombang tsunami dan abrasi.
Bambang mengatakan pemerintah daerah dengan pihak terkait perlu membangun kapasitas masyarakat melalui edukasi untuk melakukan respons penyelamatan diri secara tepat saat terjadi gempa dan tsunami. "Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tutur dia.
