TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menjelaskan alasan pimpinan memilih tanggal 1 Juni 2021 sebagai hari pelantikan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Dia bilang tanggal pelantikan yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila itu dipilih sebagai simbol bahwa pegawai KPK adalah Pancasilais.

“Untuk memperingati dan menghormati Hari Lahir Pancasila, sehingga secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais,” kata Ghufron lewat pesan teks, Ahad, 30 Mei 2021.

Meski telah ditentukan, Ghufron mengatakan akan mempertimbangkan usulan pegawai untuk menunda pelantikan. Ratusan pegawai sebelumnya menyurati pimpinan KPK untuk menunda pelantikan itu. Para pegawai menilai pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan masih bermasalah. Tes itu berujung pada tidak lulusnya 75 pegawai yang selama ini dianggap berintegritas. Para pegawai itu di antaranya, Novel Baswedan dan kepala satuan tugas penyidik yang sedang menangani kasus-kasus besar. Sebanyak 51 pegawai itu terancam akan dipecat.

Selain karena TWK bermasalah, para pegawai juga menilai rencana pemecatan terhadap sejawatnya bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi dan MK menyatakan bahwa proses alih status tak boleh merugikan pegawai.

Karena adanya surat itu, Ghufron mengatakan pimpinan akan mengadakan rapat pada Senin, 31 Mei 2021. Rapat digelar untuk membahas usulan penundaan itu. “Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai,” kata dia.

Dia menilai solidaritas tersebut juga merupakan pengamalan Sila tentang persatuan. “Kami apresiasi, sehingga rencananya akan kami bahas besok Senin, hasilnya kami kabarkan selanjutnya,” kata dia.