TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah setuju terhadap Peraturan Presiden terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan DPR pun terus dilakukan.

"Yang jelas menteri sudah melaporkan pada presiden. Presiden sudah setuju, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mereka sudah menentukan mana yang bisa didukung," kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason kepada Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.

Rodon mengatakan Kemenhan juga sudah bicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) soal rencana ini. Menurut Rodn, Bappenas telah mengeluarkan Dokumen Blue Book alias Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan dokumen Green Book alias Daftar Rencana Prioritas Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

"Nah hasil Blue Book dan Green Book ini sudah dibawa ke Kementerian Keuangan," kata Rodon.

Rodon mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Komisi 1 DPR yang mengurus tentang pertahanan. "Yang jelas enggak ada ceritanya budget itu bisa turun kalau enggak ada persetujuan dari Komisi 1 atau DPR. Kami akan segera berkoordinasi dengan Komisi 1," kata Rodon.

Sebelumnya Kementerian Pertahanan memastikan bahwa mereka tengah menyusun Peraturan Presiden terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menggunakan skema pinjaman luar negeri. Kemenhan menjamin pinjaman asing untuk pengadaan ini tidak akan membebani keuangan negara.

Baca juga: Kemenhan Akui Dapat Pinjaman Asing untuk Pengadaan Alutsista