TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) mengundang Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rapat kerja pada hari ini, Kamis, 27 Mei 2021.

Ketua Pansus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan pihaknya ingin mendengar penjelasan ihwal kebijakan pertahanan dan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Papua dan Papua Barat dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

"Pansus juga ingin mendengar penjelasan Panglima TNI dan Kepala BIN bagaimana situasi papua selama ini daan prediksi situasi di Papua pascapengesahan revisi ini menjadi undang-undang," kata Komarudin.

Dalam rapat ini, Panglima TNI diwakili Kepala Badan Intelijen Strategis Letnan Jenderal Joni Supriyanto, adapun Kepala BIN diwakili Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma. Sedangkan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hadir dalam rapat ini.

Dari Kepala Bappenas, Komarudin mengatakan, Pansus mengharapkan masukan atau evaluasi menyangkut pembangunan di Papua selama ini.

"Apakah persoalan utama perencanaan pembangunan yang dihadapi Papua selama ini dan bagaimana pemikiran Bappenas terhadap pembangunan Papua di masa depan," kata Komarudin.

Komarudin mengatakan pemberian otonomi khusus di Papua diberikan untuk keadilan, penegakan supremasi hukum, penegakan HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka keseteraan dan keseimbangan serta kemajuan dengan provinsi lainnya.

"Kalau dilihat saat ini masih memperlihatkan persoalan yang telah memunculkan ketidakpuasan di tengah masyarakat," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Pemerintah telah mengajukan revisi UU Otsus Papua seiring dengan akan berakhirnya dana otsus Papua pada tahun ini. Ada dua poin yang akan direvisi, yakni perpanjangan dan otsus dengan penambahan besaran menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Khusus dan pemekaran provinsi di Papua.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Sosialisasi Pentingnya Otsus Papua Jadi Cara Polri Antisipasi Pendukung KKB